Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Akui Kalah Cepat Hadapi Menjamurnya Situs Berkonten Negatif

Kompas.com - 17/10/2017, 10:34 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menganggap pemblokiran tak bisa menjadi jalan keluar efektif untuk menghentikan laju pertumbuhan situs-situs berkonten negatif.

Sejauh ini, Kemenkominfo telah memblokir lebih kurang 800.000 situs. Padahal, Rudiantara meyakini, masih ada jutaan situs lainnya yang layak diblokir.

"Karena kita kalah cepat. Diblokir satu, muncul seribu. Kita berlomba terus," ujar Rudiantara dalam seminar di Kompleks PTIK, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sebagian besar dari situs yang diblokir adalah situs yang menampilkan pornografi.

Baca: Jonru Ditahan, Istana Sebut Penyebar Kebencian dan Hoaks Memang Harus Ditertibkan

Selama ini, kata Rudiantara, Kemenkominfo hanya mengandalkan laporan masyarakat, search engine, lembaga swadaya masyarakat, dan permintaan penegak hukum untuk memblokir aplikasi mauph situs.

Ke depannya, Kemenkominfo akan membangun sistem untuk proaktif "mengais" situs-situs berkonten negatif.

"Kalau perlu kita blok, kita blok. Perlu kerja sama Kominfo dengan masyarakat dan lembaga maupun siapapun sampai level apa membahayakannya," kata dia.

Rudiantara menganggap, ada hal yang jauh lebih penting daripada pemblokiran, yakni dengan pencegahan.

Perlu ada literasi kepada masyarakat Indonesia agar lebih berdaya menghadapi media sosial dan perkembangan teknologi.

Kemenkominfo telah melakukan pendekatan ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama.

"Kami perhatikan, yang paling efektif adalah lendekatan keagamaan. Oleh karena itu Kominfo pendekatan pada kelompok agama," kata Rudiantara.

Pada Januari 2017, Rudiantara mendatangi Majelis Ulama Indonesia dan presentasi mengenai rambu-rambu di media sosial.

Setelah itu, MUI mengeluarkan fatwa mengenai cara menggunakan media sosial agar bermanfaat.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap kelompok agama lainnya. 

Rudiantara mengatakan, dalam pertemuannya dengan kelompok-kelompok agama itu, ia menekankan bagaimana masyarakat mencari tahu kebenaran informasi yang diterima sebelum meneruskannya ke orang lain.

"Jangan jempol lebih cepat dari otak kita, terima langsung forward. Kalau mau forward pastikan info tersebut memiliki nilai dan bermanfaat," kata dia.

Kompas TV Ini Sosok Asma Dewi yang Diduga Terkait Kelompok Saracen


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com