Jonru Ditahan, Istana Sebut Penyebar Kebencian dan Hoaks Memang Harus Ditertibkan

Kompas.com - 29/09/2017, 19:07 WIB
Jonru Ginting sebelum diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Kamis (28/9/2017). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaJonru Ginting sebelum diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Kamis (28/9/2017).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, penyebar ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di media sosial memang selayaknya diproses hukum.

Pernyataan Teten ini menanggapi penetapan tersangka dan penahanan pegiat media sosial Jonru Ginting oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

"Memang harus terus ditertibkan. Penyebar hate speech, hoax, info-info yang menyesatkan dan mengadu domba masyarakat. Itu memang tugas polisi," ujar Teten, di Kompleks Istana Presiden, Jumat (29/9/2017) sore.

Teten mengatakan, seringkali mendapatkan desakan dari publik untuk menertibkan akun media sosial yang memiliki konten demikian.

Baca: Penahanan Jonru Tergantung Hasil Pemeriksaan Selama 1x24 Jam

Tujuannya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Teten menegaskan, penegakan hukum terhadap penyebar hate speech, hoaks, dan sebagainya jangan diinterpretasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Sebab, penetapan tersangka penyebar konten negatif diyakini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Kalau polisi melakukan penindakan, itu murni proses hukum. Bukan kesewenang-wenangan," ujar Teten.

Publik dapat menguji apakah penegakan hukum yang dilakukan Polri itu benar atau tidak, melalui proses hukum yang lainnya, yakni praperadilan.

Dengan demikian, dapat diketahui apakah penegakan hukum Polri terhadap penyebar konten negatif sesuai prosedur atau tidak.

Diberitakan, pegiat media sosial Jonru Ginting, ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan polisi pada Jumat ini.

Ia ditahan atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dengan pelapor Muannas Al Aidid. Laporan Muannas sendiri dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/9/2017) lalu. Laporan diterima polisi dengan Laporan Polisi (LP) bernomor LP/4153/VII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Muannas melaporkan Jonru atas Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X