Wiranto Pastikan Tak Ada WNI dalam Kelompok ISIS yang Tinggalkan Raqqa

Kompas.com - 16/10/2017, 16:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto  saat ditemui usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan tidak ada warga negara Indonesia ( WNI) dalam rombongan terakhir militan Negara Islam di Irak dan Suriah ( ISIS).

Rombongan tersebut mulai meninggalkan Raqqa pada Sabtu (14/10/2017) malam, setelah ibu kota "kekhalifahan" ISIS itu dikuasai milisi dukungan Amerika Serikat (AS).

Menurut Wiranto, pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan penyelidikan untuk mendeteksi apakah ada WNI yang ikut dalam rombongan tersebut.

"Saya minta BIN cek apakah ada warga negara Indonesia, ternyata tidak ada," ujar Wiranto saat ditemui usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

"Di antara yang menyerah (dari) 100 itu tidak ada warga Indonesia. Itu Hasil penyelidikan BIN," kata Wiranto.

Selain perwakilan BIN, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga ikut dalam rapat tersebut.

Dalam sebuah penarikan pasukan ISIS, yang disepakati dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), milisi Suriah dukungan AS yang mengepung mereka, militan ISIS harus sudah mulai meninggalkan Raqqa pada Sabtu malam.

(Baca juga: Militan ISIS Terakhir Tinggalkan Raqqa, 400 Warga Dibawa Jadi Perisai)

ISIS telah menjadikan Raqqa sebagai pangkalan utama untuk merencanakan serangan terhadap musuh mereka.

Koalisi asing pimpinan AS melawan ISIS mengatakan, sebuah konvoi telah meninggalkan Raqqa pada Sabtu, dalam sebuah kesepakatan yang disetujui oleh partai lokal.

Tidak dijelaskan ke mana para militan ISIS itu pergi. Namun dijelaskan, pengaturan pelarian para militan ISIS itu berkas pengaturan yang dimediasi Dewan Sipil Raqqa dan para kepala suku Arab setempat pada Kamis (12/10/2017).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X