Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke Polisi karena "Hate Speech", Pendiri Seword.com Anggap Salah Alamat

Kompas.com - 11/10/2017, 21:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri sekaligus pemilik Seword.com Alifurrahman S Asyari angkat bicara soal pelaporan situs miliknya ke polisi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ia mengakui situsnya pernah 'kebobolan' dan menayangkan konten ujaran kebencian.

Terakhir, ada sebuah artikel yang menyingkat nama gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan sebutan ASU, bahasa Jawa dari kata 'anjing'. Artikel tersebut juga disertai ilustrasi gambar anjing yang tengah menyalak.

Namun, Alifurrahman menilai, seharusnya PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan penulis artikel itu, bukan melaporkan dirinya.

"Kalau ada kontennya harusnya kan yang dilaporkan (penulis) kontennya. Kalau melaporkan saya kan enggak ada hubungannya," kata Alif kepada Kompas.com, Rabu (11/10/2017).

(Baca: Pemuda Muhammadiyah Laporkan Situs yang Dianggap Sebarkan Hoaks ke Polisi dan Kominfo)

Alif mengaku dirinya sebagai pihak manajemen Seword.com sudah menegur penulis konten. Ia juga meminta berita yang dimaksud diubah atau dihapus. Saat ini, tulisan yang dimaksud memang sudah tidak bisa diakses.

Alifurrahman menegaskan bahwa Seword.com adalah situs yang menjadi wadah para penulis lepas untuk memuat tulisannya. Bagi penulis yang baru mendaftar akan dicek contoh tulisannya. Namun, setelah lolos, penulis bisa mengunggah langsung tulisannya.

"Kalau sudah diterima semuanya bisa tulis dan publish langsung. Sebab di seword kan semua penulis bertanggung jawab atas tulisannya," kata dia.

Alifurrahman pun meyakini laporan yang disampaikan PP Pemuda Muhammadiyah tidak akan diproses oleh Kemenkominfo atau pun Polri.

"Kalau saya liat, mereka lapor Kominfo ditolak, ke Bareskrim ditolak. Setau saya mereka ditolak semua karena tidak jelas laporannya," ujarnya.

Pernah diundang ke istana

Dalam perbincangan dengan Kompas.com, Alifurrahman juga bicara soal situs Seword.com yang artikelnya banyak dianggap berpihak kepada Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan anggapan tersebut tidak benar.

"Arah kami sebenarnya umum, semua orang bisa menulis. Orang terserah mau nulis apa saja. Dan yang mengkritik Jokowi banyak," kata dia.

Alifurrahman mengakui ia pernah diundang Presiden Jokowi ke Istana pada 2015 lalu. Ia diundang bersama sejumlah penulis sebuah platform blog. Foto dengan Jokowi pun ia pajang di profil WhatsApp-nya.

"Oh itu udah lama, tahun 2015," ujarnya.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan situs Seword.com ke Badan Reserse Kriminal Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Laporan disampaikan pada Selasa (10/10/2017) sore oleh Ketua Bidang Infokomtel PP Pemuda Muhammadiyah Siswanto Rawali.

"Situs tersebut kami nilai sebagai salah satu produsen hoaks selama ini," kata Siswanto kepada Kompas.com, Selasa malam.

"Terbukti dari postingan-postingan opini yang dimuat merupakan tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Lebih bersifat tendensius, menyebar kebencian dan memancing provokasi bernuansa SARA," lanjut dia.

Ada dua pihak yang menjadi dilaporkan. Pertama, adalah pemilik situs Seword.com. Kedua, adalah penulis opini dengan konten yang dinilai bermuatan tendensius dan mengandung provokasi SARA.

Dua pihak tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.

Dalam pelaporannya, PP Pemuda Muhammadiyah turut membawa bukti sejumlah berkas yang menunjukkan bahwa Seword.com telah menyebarkan kebencian di dunia maya.

Kompas TV Ahmad Dhani Diperiksa soal Ujaran Kebencian
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com