Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 11/10/2017, 15:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga tahun terakhir. Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 7,95 persen responden menyatakan sangat puas.

"Kalau ditotal, 68,3 persen responden kita sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Adapun responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.

(Baca juga: SMRC: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Semakin Meningkat)

Kepuasan masyarakat ini sejalan dengan keyakinan bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik pada tahun mendatang.

Sebanyak 72,6 persen masyarakat yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.

Burhanuddin mengatakan, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal.

Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).

Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).

(Baca juga: Survei LSI: "Wong Cilik" Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi)

Adapun, survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error sekitar 2,9 persen.

Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap, menyambut baik hasil survei ini. Ia menilai hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDI-P atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya.

"Kita bisa melihat bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di Pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat," ucap Puti.

Namun, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut bahwa kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud.

"Misalnya dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo memuji tim yang berhasil memoles pencitraan Jokowi. Khususnya tim yang bekerja di media sosial.

"Buzzer-nya Pak Jokowi luar biasa, hebat," kata Roy.

Kompas TV PDI Perjuangan menilai elektabilitas Joko Widodo yang tinggi disebut karea publik puas dengan kinerjanya sebagai presiden dalam tiga tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com