Banyak OTT, Ketua MPR Sebut Perlu Pembenahan Sistem Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, banyaknya politisi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya kesalahan dalam sistem pemilu di Indonesia.

Ia menilai, penyebab utama maraknya korupsi oleh politisi karena besarnya biaya kampanye.

"Beberapa juga yang kita kenal (kena OTT) kepala daerah itu berprestasi yang bagus. Nah, saya berpendapat kalau begini terus caranya, pilkada tarung bebas, peraturannya longgar, semua diukur sama uang, saya kira bisa habis memang, enggak akan berhenti ini," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR kembali meninjau aturan pembiayaan kampanye agar tidak terlalu tinggi dan di luar batas kemampuan calon.

Baca: Golkar Tunggu Putusan Inkrah Sebelum Pecat Aditya Moha 

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, hal itu yang menjadi penyebab utama korupsi.

Zulkifli mengatakan, hal itu bisa terlihat dari gaji kepala daerah atau anggota DPR yang berada di kisaran Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per bulan.

Gaji tersebut, kata Zulkifli, jauh lebih kecil dari biaya kampanye dan proposal bantuan dari masyarakat yang datang ke para politisi.

Partai politik juga perlu mendidik konstituennya agar tak mengukur kualitas calon kepala daerah dan anggota DPR dari uang yang diberikan.

"Saya kira kalau kita tidak bicarakan serius, sebab-sebab yang mendasar, tentu kejadian seperti ini tidak akan berhenti. Bisa habis orang-orang terbaik," kata Zulkifli.