Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Klarifikasi Gatot Nurmantyo soal Kalimat "Akan Kita Serbu..."

Kompas.com - 06/10/2017, 09:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklarifikasi salah satu pernyataannya di depan mantan petinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/10/2017) lalu.

Salah satu pernyataan yang menimbulkan kontroversi adalah, "Bahkan kita katakan, kita intip terus, kalau itu ada, akan kita serbu".

Pernyataan tersebut terkait rangkaian perkataan Gatot dalam pidato yang menyebut bahwa ada institusi non-militer yang mengadakan 5.000 senjata api.

Dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV, Kamis (5/10/2017) malam, Gatot mengakui kalimat itu. Namun, dia membantah maksudnya bukan demikian, karena ada kalimat yang dipotong lalu tersebar di publik.

"Tapi ada kata-kata, 'apabila hukum sudah tidak berlaku'. Ekornya itu diputus," kata Gatot.

"Saya juga katakan, 'apabila hukum sudah tidak berlaku', saya mau izin kepada siapa? Kan berarti hukum rimba yang berlaku kan. Kondisi darurat kan berarti," ujar dia.

(Baca juga: Panglima TNI Khawatir soal Senjata Ilegal Setelah Analisis Suriah-Irak)

Karena pernyataannya dipotong, Gatot mengaku wajar bahwa terkesan ia sedang menakuti masyarakat. Padahal, tidak demikian.

"Kalau saya katakan, informasi yang tepat dan akan terjadi, itu baru beda. Ini saya ngomong apabila hukum sudah tidak berlaku. Ini yang dipotong sehingga nakut-nakutin orang, ya pada takut," ujar Gatot.

Gatot juga membantah kalimatnya itu bertujuan menebar ketakutan di kalangan mantan petinggi TNI. Menurut Gatot, meskipun mereka sudah pensiun, namun masih memiliki keberanian yang tinggi dalam membela tumpah darah Indonesia.

"Kalau saya nakut-nakutin purnawirawan, purnawirawan itu enggak takut mati. Mereka purnawirawan tapi jiwa-jiwanya masih tinggi. Saya nakut-nakutin purnawirawan, ketawa dia. Justru lebih berani purnawirawan daripada tentara aktifnya," ujar Gatot.

(Baca juga: Panglima TNI Siap Jelaskan Pernyataannya soal Pembelian 5.000 Senjata kepada Komisi I)

Transkrip rekaman

Pernyataan Gatot itu diketahui terekam dan beredar di media sosial. Berikut transkrip pernyataannya:

Situasi yang sekarang ini yang sama-sama kita harus waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, itu terjadi sekarang ini.

Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah di luar kepatutan para senior, itu karena kami bhayangkari. Tapi pasti data-data kami akurat, ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu, ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Dan data-data kami, intelijen kami, akurat.

Bahkan TNI pun akan dibeli. Jujur saya katakan, tidak semua institusi (TNI) bersih, ada yang punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mengambil jabatan.

Saya berjanji, mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis, biarpun itu jenderal, karena ini berbahaya. Memakai nama Presiden, seolah-olah itu Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau bukan dari A1 tidak akan saya sampaikan di sini.

Saya katakan, kita akan pantau terus, begitu itu ada akan kita serbu, jadi suatu saat kami akan menyerbu, Pak, karena itu tidak boleh di NKRI ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada.

(Baca juga: Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya)

Kompas TV Jokowi menilai persoalan impor senjata api polri adalah masalah teknis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com