Nasdem: Militer Harus Segera Mengundurkan Diri jika Mau Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menegaskan, anggota militer yang ingin masuk ke dunia politik harus segera mengundurkan diri dari jabatan militernya. Dengan demikian, statusnya menjadi warga sipil.

Adapun setiap warga negara, kata dia, berhak untuk berpolitik.

"Segera mengundurkan diri. Begitu dia mencalonkan diri harus mengundurkan diri. Tidak boleh mengundurkan diri ketika terpilih," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Hal itu diungkapkannya terkait rencana Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi yang sudah mulai bergerak mendekati partai politik untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018.

(Baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis)

Padahal, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di acara HUT TNI mengingatkan agar TNI tak berpolitik praktis. Namun, Taufiqulhadi menilai langkah Pangkostrad tak bertentangan dengan pernyataan presiden.

"Pernyataan presiden tidak bertentangan kalau seseorang telah melepaskan jabatannya," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Selain menilai politik adalah hak setiap warga negara, Taufiqulhadi juga menilai warga negara lainnya tak boleh saling menghalang-halangi. Hal terpenting, tokoh militer tersebut tak boleh membawa nama institusinya saat mencalonkan diri.

"Jangan membawa-bawa korpsnya. Selama itu tidak ada masalahnya," tuturnya.

Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara. Pesan ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi.