Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kayak Agus Yudhoyono, Mau Berpolitik Praktis Keluar Dulu, Bagus Itu

Kompas.com - 04/10/2017, 16:05 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI yang ingin terjun ke politik praktis agar mengundurkan diri dari institusinya.

Hal ini dilakukan untuk mematuhi aturan undang-undang.

"PNS boleh memilih, boleh juga dipilih tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia pun memuji langkah yang pernah diambil putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mundur dari TNI saat akan maju pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kayak Agus Harimurti Yudhoyono begitu. Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu. Bagus itu kan," kata Kalla. 

Baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis

Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tak gampang menuding anggota TNI, seperti Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sedang melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2019.

Pernyataan-pernyataan Panglima TNI yang dianggap politis yaitu soal ajakan untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) dan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

"Berpolitik itu memang agak bias juga. Jangan orang ngomong terus langsung berpolitik, jangan. Politik praktis itu ya ingin dipilih, ingin memilih itu yang praktis," kata Kalla. 

Sejumlah kritik memang ditujukan kepada Panglima TNI.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menganggap pernyataan Gatot soal pembelian senjata merupakan contoh manuver politik.

Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas.

"Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," ujar Rachland, Minggu (24/9/2017).

Sementara, Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie meminta Gatot pensiun dini dan bergabung ke partai politik.

Connie menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik. 

"Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik," kata Connie dalam "Sapa Indonesia Pagi" di Kompas TV, Senin (25/9/2017). 

Kompas TV Sejatinya, Hari ini (3/9) Menkopolhukam, Wiranto, akan menggelar rapat terbatas untuk membahas polemik impor senjata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com