Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kayak Agus Yudhoyono, Mau Berpolitik Praktis Keluar Dulu, Bagus Itu

Kompas.com - 04/10/2017, 16:05 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI yang ingin terjun ke politik praktis agar mengundurkan diri dari institusinya.

Hal ini dilakukan untuk mematuhi aturan undang-undang.

"PNS boleh memilih, boleh juga dipilih tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia pun memuji langkah yang pernah diambil putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mundur dari TNI saat akan maju pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kayak Agus Harimurti Yudhoyono begitu. Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu. Bagus itu kan," kata Kalla. 

Baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis

Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tak gampang menuding anggota TNI, seperti Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sedang melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2019.

Pernyataan-pernyataan Panglima TNI yang dianggap politis yaitu soal ajakan untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) dan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

"Berpolitik itu memang agak bias juga. Jangan orang ngomong terus langsung berpolitik, jangan. Politik praktis itu ya ingin dipilih, ingin memilih itu yang praktis," kata Kalla. 

Sejumlah kritik memang ditujukan kepada Panglima TNI.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menganggap pernyataan Gatot soal pembelian senjata merupakan contoh manuver politik.

Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas.

"Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," ujar Rachland, Minggu (24/9/2017).

Sementara, Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie meminta Gatot pensiun dini dan bergabung ke partai politik.

Connie menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik. 

"Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik," kata Connie dalam "Sapa Indonesia Pagi" di Kompas TV, Senin (25/9/2017). 

Kompas TV Sejatinya, Hari ini (3/9) Menkopolhukam, Wiranto, akan menggelar rapat terbatas untuk membahas polemik impor senjata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com