Idrus Enggan Komentar soal Tanda Tangan dalam Surat Bodong Pencalonan Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham enggan menjawab ketika ditanya tanda tangan yang dibubuhkan di surat bodong pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan politisi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Dalam surat yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut, ada tanda tangan Idrus selaku Sekretaris Jenderal yang mengesahkan surat itu.

Namun, saat ditanya apakah dirinya benar menandatangani surat itu, Idrus tidak membenarkan dan juga tidak menyangkal.

"Ya, saya katakan tadi itu kami tidak dalam posisi memberikan penjelasan karena memang belum secara resmi kami keluarkan surat," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/9/2017).

(baca: Sekjen Golkar Bantah Surat Pencalonan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien)

istimewa Beredar surat keputusan Golkar untuk mengusung Ridwan kamil dan Daniel Mutaqien untuk Pilkada Jawa Barat.

Karena itu, ia meminta para pewarta yang hadir di Kantor DPP Golkar tak lagi menanyakan ihwal tanda tangannya dalam surat tersebut.

"Sudah, sudah. Dalam dunia sekarang segala sesuatu bisa terjadi. Kan sudah dijawab, tidak perlu dibahas lagi karena sudah saya katakan DPP Golkar belum mengeluarkan dukungan kepada siapapun," lanjut dia.

(baca: Golkar Jabar: DPP Tak Mungkin Gegabah Keluarkan Surat Dukungan untuk Ridwan Kamil)

Dalam jumpa pers, Idrus mengatakan DPP tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena belum saatnya mengumumkan pencalonan untuk Pilkada Jawa Barat.

Idrus menegaskan, saat ini partainya masih terus berkomunikasi dengan semua partai untuk pencalonan di Pilkada Jawa Barat.

"Itu surat bodong, enggak mungkin kita keluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor, tanpa tanggal," kata Idrus.

Sebelumnya beredar surat penetapan pencaloan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Dalam surat tanpa nomor, tanggal, dan stempel tersebut diwajibkan bagi semua pihak untuk mematuhi instruksi tersebut, meski sebelumnya Golkar sempat mengorbitkan nama Ketua DPD Golkar Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.