Menteri Desa Mengaku Tak Pernah Menyuruh Beri Uang untuk BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, ia tidak pernah menyuruh untuk memberikan uang suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Nah itu tanya sama yang beri uang. Saya enggak pernah nyuruh beri uang kok," kata Menteri Eko, saat diwawancarai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Pada persidangan hari ini, Eko dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap auditor BPK terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendes dengan terdakwa dua pejabat Kemendes. 

Dua terdakwa itu adalah Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes Jarot Budi Prabowo.

Baca: Sekjen Kemendes Bantah Perintahkan Anak Buahnya Urunan Uang Suap untuk Auditor BPK

Kasus ini berawal dari dugaan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Menurut Menteri Eko, ia tidak mengetahui tindakan suap yang dilakukan oleh Sugito.

"Tanpa sepengatahuan saya," ujar Menteri Eko.

Irjen Kemendes Sugito diduga berperan mengupayakan uang suap untuk auditor BPK. Hal itu diketahui dari surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa Sugito dan Jarot.

Sugito diminta mengupayakan uang tersebut oleh Sekjen Kemendes Anwar Sanusi, yang kemudian disanggupi Sugito.

Baca: Sekjen Kemendes Minta Bawahannya Laksanakan "Mission Impossible"

Eko mengatakan, BPK lebih tahu soal proses pemberian opini WTP di kementeriannya.

"Itu mesti tanyakan BPK, BPK yang lebih tahu," ujar dia.

Eko menegaskan komitmennya untuk bekerja sama memberantas korupsi. Hal itu dibuktikannya dengan memenuhi panggilan untuk bersaksi pada persidangan hari ini.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor sebelumnya, terungkap bahwa Menteri Eko Sandjojo pernah bertemu dengan auditor BPK Rochmadi Saptogiri.

Hal tersebut terungkap melalui kesaksian Ighfirli, tenaga kontrak di Kemendes PDTT. Dalam kesaksiannya, Firli mengatakan, pada 4 Mei 2017 ada pertemuan yang diikuti Menteri Eko.

Saat itu, Firli bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo membawa berkas untuk janjian bertemu Irjen Kemendes PDTT Sugito.

Baca: Dalam Dakwaan, Sekjen Kemendes Diduga Terlibat Menyuap Auditor BPK

Jaksa kemudian bertanya siapa saja yang ada pada pertemuan tersebut. Selain Menteri Eko, kata Firli, ada juga Sekjen Kemendes Anwar Sanusi.

"Waktu itu yang masuk ada Pak Sekjen (Kemendes), sama Pak Menteri Eko," kata Firli dalam persidangan, Rabu (30/8/2017).

Jaksa lalu bertanya apakah saat pertemuan itu ada dari pihak BPK. Pada waktu itu, Firli mengaku tidak tahu siapa dari pihak BPK.

Namun, saat proses penyidikan, Firli baru mengetahui kalau ada Rochmadi, yang merupakan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK.

"Saya tahu dalam proses penyidikan," ujar Firli.

Jaksa bertanya apa yang dibahas pada pertemuan tersebut. Firli menduga, jika bertemu dengan BPK, tentu yang dibahas mengenai masalah opini.

"Apakah dengar bicara opini laporan keuangan Kemendes dan lain-lain?" tanya Jaksa.

Firli mengaku sempat berbicara dengan Jarot. "Saya bicara dengan Pak Jarot. Saya tugas lapangan pengen tahulah. Pak WTP pasti? Beliau jawab, wes ngerti," ujar Firli.

"(Apa) Yang Saudara tangkap, jawaban apa?" tanya jaksa lagi.

"Oh berarti sudah WTP. (Itu) Pemahaman saya," ujar Firli.