Kasus Peredaran Obat PCC, Polisi Diminta Usut dari Hulu Ke Hilir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian didorong untuk mengusut kasus peredaran obat jenis PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol) di Kendari, Sulawesi Tenggara dari hulu hingga ke hilir.

Beberapa hal menjadi alasannya. Pertama, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution menuturkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menyatakan carisoprodol sebagai obat yang dilarang beredar maupun diproduksi pada 2013.

Namun kenyataannya, obat yang dinyatakan terlarang itu masih bisa ditemukan pada 2017.

"Oleh karena itu, mengandung konsekuensi hukum karena sudah dilarang ternyata masih beredar," kata Fadli dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Baca: Obat PCC Sudah Dilarang, Mengapa Masih Beredar?

Kedua, lanjut Fadl, sebanyak sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa di antaranya merupakan apoteker dan asisten apoteker.

Mereka merupakan orang-orang terlatih yang memahami kandungan dalam obat. Sebab, masyarakat awam tak mengerti akan bahayanya obat tersebut.

Selain itu, barang bukti yang dikumpulkan ternyata dalam skala kecil, yakni hanya beharga Rp 735 ribu.

Artinya, kata Fadli, penjualan obat tersebut sebetulnya hanya dalam jumlah amat kecil tetapi tak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat itu.

Ia mengkhawatirkan, fenomena yang terjadi di Kendari tersebut hanya merupakan puncak dari gunung es.

"Saya kira harus dari hulu ke hilir. Kerja keras polisi mulai dari pabriknya di mana, yang produksi siapa," tuturnya.

Sebelumnya, kepolisian menangkap sembilan orang yang diduga sebagai penyedia dan pengedar obat ilegal PCC, Somadril, dan Tramadol.

Dua orang di antaranya merupakan apoteker dan asisten apoteker yang bekerja di salah satu apotik di Kendari. 

Baca: BPOM Makassar Sita 29 Ribu Butir PCC yang Akan Diedarkan hingga Papua