Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KORPRI Berandai Pensiun Dini Pegawai KKP Dapat Rp 1 Miliar

Kompas.com - 15/09/2017, 16:26 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arief Fakhrullah menyambut baik wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menawarkan pensiun dini kepada pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya.

Apalagi, KKP juga menyiapkan "golden shake hand" minimal Rp 200-300 juta bagi 1.000 pegawainya yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum habis masa jabatan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Tawaran setelah pensiun dini dapat golden shake hand bagus itu banyak yang mau," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).

(baca: Susi Tawarkan Pensiun Dini untuk 1.000 Pegawai KKP)

Bahkan, kata Zudan, akan lebih bagus jika misalnya "golden shake hand" bagi 1.000 pegawai KKP itu nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Dana tersebut akan bisa digunakan untuk membuka KorpriMart atau toko serba ada.

"Misal pensiun dini dapat Rp 1 miliar, nanti KORPRI akan didik berbisnis membuka KorpriMart. Tapi kalau hanya Rp 300 juta kurang sih. Baru bisa buka 1 KorpriMart," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Zudan juga menganggap bahwa wacana perampingan pegawai KKP dengan cara pensiun dini itu tidak memiliki dampak negatif.

Asalkan, kebijakan pensiun dini itu sifatnya sukarela.

"Bila bersifat sukarela tidak ada negatifnya karena memberi peluang bagi PNS yang merasa tidak bisa berkembang ada pilihan lain. Positifnya di kementerian tersebut bisa melakukan manajemen kepegawaian yang lebih terfokus," kata dia.

"Yang ada tinggal PNS yang bagus-bagus, enak menatanya. Berimajinasi nih bila pensiun dini dapat Rp 1 miliar maka saya bisa buat 2 KorpriMart dan buka kantor law firm. Kuncinya di golden shake hand," tutup Zudan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengurangi jumlah pegawai KKP yang saat ini sebanyak 10.800 orang.

"Kami menawarkan pensiun dini kepada pegawai di KKP," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Rencananya, Susi akan menawarkan pensiun untuk 1.000 pegawai KKP. Namun tawaran itu akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Menurut Susi, penawaran pensiun dini dilakukan dalam rangka efisiensi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di KKP dalam 3 tahun ke depan.

Meski begitu, Susi mengatakan, tawaran itu diprioritaskan untuk pegawai KKP yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun dan sudah berusia lebih dari 50 tahun.

Susi mengatakan, tawaran pensiun dini kepada 1.000 pegawai KKP bukanlah yang terakhir. Rencananya perampingan pegawai KKP akan terus dilakukan.

Rencananya KKP juga akan membuka lowongan untuk para pegawai baru yang lebih segar dan lebih kompeten untuk meningkatkan kualitas SDM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com