JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai penanggulangan bencana kekeringan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Selain diikuti jajaran kementerian dan lembaga terkait, rapat kali ini juga diikuti tiga gubernur di wilayah Pulau Jawa, yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Jokowi mendapatkan laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa kekeringan 2017 ini tidak separah pada 2015, pada saat ada El Nino. Walau demikian, beberapa daerah sudah tidak mengalami hujan berturut-turut lebih dari 60 hari atau lebih dari 2 bulan.
"Bahkan sebagian di Pulau Jawa ini sedang mengalami puncak musim kemarau. Dan menurut laporan BMKG musim hujan di sebagian daerah baru terjadi akhir November atau Oktober 2017," ucap Jokowi saat membuka rapat.
(Baca juga: "3,9 Juta Jiwa di Jawa dan Nusa Tenggara Terkena Dampak Kekeringan")
Oleh karena itu, Jokowi meminta semua menteri dan lembaga terkait serta para gubernur untuk betul-betul melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan dan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan mengatasi kekeringan ini.
Untuk langkah jangka pendek, Jokowi meminta dipastikan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan.
Jokowi juga meminta dilakukan pengecekan suplai air untuk irigasi pertanian yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian untuk daerah yang terdampak.
"Dan dalam dua tahun terkahir ini kita sudah banyak membuat bendungan, Waduk dan embung-embung di desa-desa. Saya minta untuk mengantisipasi ini, saya harapkan ini juga bisa membantu," ucap Jokowi.
Jokowi juga meminta ada diantisipasi ketersediaan stok makanan di beberapa daerah sehingga tidak mengalami kelangkaan dan stabilisasi harga bisa terjaga.
Presiden juga meminta jajarannya tidak lengah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan gambut, seperti pada tahun 2015 lalu.