Jokowi Diminta Tegas Tolak Hak Angket jika Masih Setia pada Nawacita

Kompas.com - 10/09/2017, 19:29 WIB
Muhammad Isnur dari YLBHI, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dan Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz, dalam sebuah diskusi bertajuk HTI dan Masa Depan Demokrasi: Ide Khilafah di Simpang Jalan, di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMuhammad Isnur dari YLBHI, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dan Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz, dalam sebuah diskusi bertajuk HTI dan Masa Depan Demokrasi: Ide Khilafah di Simpang Jalan, di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, masyarakat menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terkait pansus hak angket terhadap KPK.

Jika Jokowi tak juga mengeluarkan sikap tegas untuk menentang hak angket itu, maka janjinya dalam nawacita dipertanyakan.

"Dia bisa minta hentikan upaya yang dukung hak angket, itu bisa dilakukan kalau Jokowi masih setia pada janjinya di nawacita," ujar Isnur dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Isnur mengatakan, Jokowi bisa saja mengondisikan partai pendukung pemerintah untuk menarik diri dari pansus hak angket. Namun, setelah ditinggal oleh Fraksi Partai Gerindra, maka kini pansus hanya diisi oleh fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP.

"Atau dia bisa perintahkan pejabat di bawah kewenangannya tidak ikut campur upaya tersebut," kata Isnur.

Baca juga: Isu Pembekuan KPK Dinilai Pernyataan Terjujur dari Pansus Hak Angket

Terlebih lagi, muncul isu pembekuan KPK oleh politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat. Isnur menganggap, pernyataan tersebut justru merupakan langkah mundur dalam reformasi. Jika KPK dibekukan, maka era saat ini merupakan kemenangan bagi koruptor.

Oleh karena itu, Isnur menekankan pentingnya sikap tegas Jokowi dalam menyikapi hak angket. Jika tidak, maka di rezim Jokowi ini, KPK akan hilang.

"Kalau Megawati dulu klaim di zamannya KPK didirikan, jangan sampai di rezim Jokowi KPK dilemahkan," kata Isnur.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X