Said Aqil: Perpres Pendidikan Karakter Diumumkan Besok, Tidak 8 Jam Sekolah Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj turut membahas soal peraturan presiden (Perpres) tentang pendidikan karakter saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut Aqil, Perpres itu akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu besok. Seluruh stakeholder terkait, termasuk NU, akan diundang dalam acara tersebut.

"Iya besok, besok saya ke sini lagi dengan Muhammadiyah, dengan ulama, Presiden akan mengeluarkan perpres tentang pendidikan karkater," kata Said Aqil kepada wartawan, usai pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Perpres ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.

Permen tersebut sempat ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari. Waktu tersebut dianggap bisa mematikan sekolah madrasah diniyah yang jam belajarnya dimulai pada siang hari.

(Baca: Santri dan Guru Madin Pasang 1.000 Spanduk Tolak "Full Day School")

Namun, Aqil memastikan kalangan NU mendukung Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi. Presiden sudah memastikan ketentuan soal kewajiban sekolah 8 jam sudah dihapus dalam Perpres.

"Ya tidak 5 hari lagi. Tidak 8 jam lagi," ucap Aqil.

Aqil justru menilai, Perpres yang akan diterbitkan Jokowi ini mendukung madrasah diniyah. Perpres tersebut turut menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan angggaran kepada sekolah madrasah.

Selama ini, madrasah hanya dibiayai oleh uang sekolah siswa yang jumlahnya tak besar. Akibatnya, fasilitas madrasah dan gaji guru madrasah sangat minim.

"Dengan adanya perpres ada kewajiban, ada payung kewajiban mengeluarkan anggaran," kata dia.

Mengenai masalah jam kerja guru yang harus mengajar selama 8 jam sehari untuk mendapat tunjangan, menurut Aqil, hal tersebut juga sudah dicarikan solusinya. Nantinya, kegiatan guru sebelum mengajar serta setelah mengajar seperti mengoreksi pekerjaan rumah juga bisa dihitung sebagai jam kerja.

"Soal masalah guru gampang, supaya dapat tunjangan," kata dia.