Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Rohingya, Fraksi PAN Minta Pemerintah Usir Dubes Myanmar

Kompas.com - 02/09/2017, 18:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Pemerintah Indonesia menarik pulang Duta Besar RI di Myanmar. Sebaliknya, pemerintah juga diminta mengusir Duta Besar Myanmar untuk kembali ke negaranya.

"Fraksi PAN secara tegas meminta hal tersebut apabila Pemerintah Myanmar tidak mampu mengendalikan kerja aparatnya yang melakukan genosida terhadap warga Rohingya," kata anggota Fraksi PAN  Teguh Juwarno, saat menghadiri aksi damai di depan Kantor Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

Menurut Teguh, permintaan itu sudah disampaikan Fraksi PAN secara resmi dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI.

Baca: Indonesia Punya Pengaruh Besar untuk Hentikan Kekerasan Rohingya

Menurut Teguh, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang sudah mengirim bantuan logistik melalui Kementerian Luar Negeri terhadap warga Rohingya. Namun, hal itu dinilai belum cukup.

Baca: PBB dan ASEAN Diminta Bersikap Tegas Atasi Kekerasan Terhadap Rohingya

Apalagi, menurut Teguh, eskalasi penderitaan yang dialami warga Rohingya semakin menjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Kalau kami melihat dari tayangan BBC bagaimana anak-anak, kemudian perempuan yang diperkosa, desa-desa yang dibakar, anak-anak mengungsi dan jumlahnya begitu besar, diperkirakan 1,1 juta orang," kata Teguh.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com