Komisi I: Pemerintah Perlu Desak Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengapresiasi upaya pemerintah mendukung penyelesaian aksi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah agar ikut mendesak Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan.

"Kami juga meminta agar tekanan yang lebih keras diberikan terhadap Myanmar," kata Meutya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/8/2017).

Pendekatannya, lanjut Meutya, bisa melalui organisasi tingkat regional maupun internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dilakukan sidang darurat.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar jika Myanmar tak kunjung menghentikan kekerasan tersebut. Politisi Partai Golkar itu mengkhawatirkan, tindakan pembersihan etnis akan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

(Baca: Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar)

"Kami tidak ingin aksi kekerasan di Myanmar akan membuat negara-negara ASEAN lain berada kesulitan akibat pengungsi,” kata Meutya.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Banglades.