Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Institusi Pemerintah Komplain Sambungan Internet via Medsos

Kompas.com - 30/08/2017, 12:49 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Media sosial tak hanya menjadi ruang untuk sekadar tampil narsis atau ajang "curhat" semata. Namun, media sosial juga makin jamak untuk dijadikan sarana "menjumpai" pelanggan, atau sebaliknya digunakan pelanggan sebagai ajang komplain.

Media sosial kini makin sering dijadikan jalur yang bahkan lebih efektif bagi divisi customer service maupun pelanggan untuk saling berkomunikasi. Jalur telepon makin dianggap "zadul" karena sering tak secepat dan tak semudah jalur maya.  

Kisah menggelikan hingga kisah "heroik" sering kita jumpai di ranah media sosial terkait "perjuangan" para pelanggan untuk menggapai dukungan bantuan (support) yang cepat dari sebuah layanan yang ia nikmati.  

Seperti yang baru-baru ini ramai di Twitter, pemilik akun @diatsetiawan melakukan komplain kepada layanan Telkom Solution yakni @TelkomSolution. Diat hanyalah sekadar contoh untuk makin membuktikan bahwa media sosial adalah jalur tercepat untuk menjangkau layanan support dari sebuah perusahaan. 

Kepada Telkom Solution, Diat mengeluhkan bahwa sambungan telepon di kantornya mati. Tak hanya satu nomor telepon, tapi sambungan nomor telepon se-kantor.

"Tolong dibantu 1 gedung telponnya mati semua, salah satu nomornya 02179197318. alamat BNP2TKI, Jl. MT Haryono kav.52 Jaksel," tulis Diat dalam akunnya, Rabu (30/8/2017).


Gayung bersambut, komplain Diat mendapatkan respons cekatan dari @TelkomSolution. 

Namun, yang akhirnya sempat ramai di jagat Twitter, jawabannya cukup menggelitik warganet yang mengikuti akun Telkom Solution tersebut.

"Selamat Siang Bapak Diat kami cek untuk telepon belum dibayarkan, kami harap segera dibayarkan. Tks :)," balas @TelkomSolution.


Total tunggakkan bulan Agustus yang harus dibayarkan oleh instansi tempat Diat bernaung adalah sekitar Rp 350.000.

"Baik Bapak, kami cek untuk total tagihan di nomor 02179197318 pada  Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.350,972. Tks," tulis akun @TelkomSolution.

Merasa belum jelas dengan balasan tersebut, Diat memaparkan seharusnya saat akan menggunakan telepon, akan ada nada pemberitahuan bahwa telepon belum dibayar. Namun, notifikasi seperti itu tak dia dapatkan bahkan tak ada nada bahwa jaringan telepon itu hidup. 

"Sedang proses pembayaran, seharusnya kan ada nada yang bilang kalau telpon belum dibayarkan. Namun ini mati total, enggak ada nadanya," tulis Diat.

Akun @TelkomSolution pun dengan sopan menjawab kembali, ia meminta Diat untuk segera membayar tunggakan pembayaran telepon instansinya.

"Kami sarankan untuk melunasi tagihan telepon terlebih dahulu Bapak. Tks," katanya.

Usut punya usut, matinya sambungan telepon kantor tempat Diat bekerja, yakni di Gedung BNP2TKI, karena ada kabel yang putus. Diat pun meng-update kembali temuannya dengan sebuah gambar kabel putus, sesuatu yang tak mungkin bisa dia lakukan dengan cepat jika hanya mengandalkan telepon ke layanan call center biasa.  

"Kabelnya memang keputus, tadi orang Telkom Pasar Minggu minta ticket complain makanya saya tweet," ujar Diat.


Menanggapi itu, @TelkomSolution tetap merespons dan mengatakan bahwa kendala tersebut sudah diterima laporannya dan dilaporkan lebih lanjut untuk segera diambil tindakan.

Hanya saja, lagi-lagi pihak Diat diminta tetap segera membayar tunggakan biaya telepon untuk bulan Agustus ini. Tampaknya, Telkom Solution konsisten untuk mengingatkan pelanggannya untuk taat bayar tagihan, tak peduli dia dari kalangan mana, termasuk dari kalangan pemerintah sekalipun. 

"Baik kendalanya sudah dilaporkan dinomor laporan IN198*****, kami sarankan untuk tagihan dilunaskan. Tks," katanya.

BNP2TKI membenarkan

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono membenarkan bahwa ada keterlambatan pembayaran tagihan telepon instansinya.  

"Memang ada keterlambatan pembayaran karena kelambatan ambil tagihan. Tapi kemarin sudah dibayar. Ke depan, tagihan tidak diambil oleh staf kita tapi minta Telkom Solution kirim via email," kata Hermono kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2017).

Ia juga menjelaskan, putusnya sambungan telepon di kantornya tak semata karena menunggak pembayaran. Katanya, sambungan telepon mati karena ada kabel yang putus terimbas proyek LRT dan flyover Pancoran.

"Saluran telepon di BNP2TKI juga terganggu karena ada kabel yang terputus akibat terkena pengerjaan proyek LRT dan flyover. Kemarin sudah diperbaiki tapi putus lagi," kata dia.

Oleh karenanya, pihaknya enggan disalahkan sepenuhnya dalam persoalan tersebut. Katanya, hanya masalah teknis dan sudah diselesaikan.

"Bisa dilihat dari record pembayaran bulan-bulan sebelumnya. Kita enggak ada masalah dengan pembayaran dan jumlahnya kan enggak besar," ujar Hermono.

Sementara itu pihak Telkom Solution juga mengonfirmasi bahwa memang tagihan telepon untuk bulan Agustus belum dibayar. Oleh karenanya, telepon untuk sementara tidak bisa digunakan.

Makin luwes
Penggunaan media sosial sebagai salah satu jalur layanan pelanggan kini makin luwes digunakan di Indonesia. Institusi atau korporasi yang dulu dianggap konvensional pun kini makin piawai menggunakan media sosial.

Telkom Solution dan BNP2TKI adalah salah satu contoh pihak yang tanpa kendala "bahasa" dan tanpa kendala teknologi, secara native mampu menggunakan media sosial untuk menyelesaikan persoalan. Tampak tak ada hambatan teknologi atau hambatan kultur saat menggunakan media sosial sebagai sarana komplain.

Namun yang perlu diperhatikan lagi ke depannya, kedua belah pihak bahkan tak punya kendala kekhawatiran akan adanya privasi data pelanggan yang terekspose di ranah publik. Dampak dari percakapan publik itu memang sempat ramai dibicarakan di media sosial karena dianggap menggelikan.

Dengan cara mereka sendiri, kedua belah terbukti mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan ringan, seolah tak terjadi apa-apa setelahnya.

Di banyak kasus lainnya, komplain bisa berakhir dengan twitwar jika salah satu pihak tak bisa menahan amarah atau nge-tweet tanpa etika. 

Di Indonesia, institusi yang "menyeramkan" pun bisa berubah jadi lucu, menggemaskan, bahkan atraktif saat menyapa para warganet. Kesan angker "di darat" bisa mereka patahkan dengan cara merespons isu-isu yang berkembang "di udara" menggunakan media sosial.

Tak percaya, tengok saja akun Twitter @_TNIAU atau akun Twitter @DitjenPajakRI. Simak bagaimana akun-akun itu secara jenaka dan ramah menyapa para warganet dan warganet pun tanpa takut bisa ikut nimbrung menimpalinya. Tentunya, jangan lupa tetap pegang etika berkomunikasi di jagat medsos. 

Silakan baca Di Balik Akun "Gaul" @TNIAU... dan juga Lucunya Tanya Jawab Warganet di Halaman Akun @DitjenPajakRI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com