Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Pemerintah Contoh Pendidikan Karakter di Jepang

Kompas.com - 30/08/2017, 05:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta pemerintah untuk mencontoh pendidikan karakter dari Jepang. Hal ini disampaikan Hasto saat bertemu Menteri Pendidikan Jepang Yoshimasa Hayashi di Jepang, Selasa (29/8/2017).

"Sistem pendidikan Jepang sukses membangun kultur masyarakatnya," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam.

Hasto mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya gotong royong dan etos kerja masyarakat Jepang. Karakter tersebut tampak ketika terjadi tsunami besar di Fukushima, di mana rakyat Jepang saling tolong menolong dan bisa bangkit dengan cepat dari bencana yang menimpa.

Menurut Hasto, karakter ini tidak terlepas dari pendidikan yang ditanamkan sejak dini di negeri Sakura itu.

(Baca: Mensesneg: Perpres Pendidikan Karakter Hampir Selesai)

"Kepada kami, Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketum PDI-P) banyak memberikan referensi  terkait etos kerja yang tinggi rakyat Jepang, termasuk kreativitas dan  nilai-nilai kejujuran di dalamnya," ucap Hasto.

Hasto mengatakan, di Indonesia, budaya gotong royong juga merupakan elemen penting. Bung Karno sebagai pendiri bangsa selalu mengingatkan  bahwa esensi dari Pancasila adalah semangat kegotongroyongan di antara sesama anak bangsa.

"Apalagi sekarang ini salah satu program kerja utama Presiden Jokowi adalah Revolusi Mental sebagai upaya membangun karakter manusia Indonesia," ucap Hasto.

Sementara, Hayashi mengatakan, Jepang selalu fokus dengan pendidikan karakter sejak dini, terutama di tingkat pendidikan pertama hingga SMA. Namun sejak mulai bertambahnya pasangan suami istri yang bekerja, maka pemerintah Jepang fokus mendidik karakter sejak taman kanak-kanak.

"Kedisiplinan itu mata pelajaran resmi di Jepang. Kami latih anak-anak untuk bekerja dalam kelompok, termasuk membersihkan ruang kelas menjadi kewajiban rutin para murid," kata Hayashi.

(Baca: Program Pendidikan Karakter Akan Sinergi dengan Madrasah Diniyah)

"Kami juga sangat memperhatikan kualitas hidup anak-anak kami di sekolah. Bagaimana mereka bergaul di kelas dan luar kelas dan anak-anak harus belajar untuk hidup saling melayani," tambahnya.

Menurut Hayashi, dalam dunia pekerjaan, perusahaan-perusahaan di Jepang mencari calon karyawan yang tidak hanya punya nilai kelulusan yang tinggi, tetapi yang juga memiliki karakter.

Dalam pertemuan tersebut, dicapai kesepakatan resmi antara PDI Perjuangan dan Liberal Democratic Party, tempat Hayashi bernaung. Kesepakatan akan dituangkan dalam MoU dalam waktu dekat.

Salah satu program konkretnya adalah pendidikan kader kedua partai dan kerja sama pertukaran program kerja antar kepala daerah asal PDI Perjuangan dengan pihak LDP.

Dalam pertemuan ini, Hasto didampingi Kepala Balitbang PDI Perjuangan Heri Akhmadi dan Bendahara Balitbang PDI Perjuangan yang juga anggota DPR Daniel Tobing. Hadir pula Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif.

Adapun pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan presiden (Perpres) mengenai pendidikan karakter. Perpres ini akan menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 yang sempat mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Kompas TV Jokowi Sebut Sistem Sekolah 5 Hari Tidak Wajib
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com