Penerapan E-Government Bojonegoro Dinilai Paling Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Brojonegoro, Jawa Timur menjadi satu di antara tiga daerah penelitian Perkumpulan Prakarsa yang memiliki proses paling lengkap dalam penerapan e-government.

Kabupaten Brojonegoro dinilai lebih lengkap dalam menerapkan e-government dibandingkan Provinsi DKI Jakarta dan juga Kota Makassar.

Prakarsa mengambil ketiga daerah dalam penelitiannya tentang penerapan e-government dengan tingkatan berbeda-beda yaitu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Peneliti Maria Lauranti mengatakan, pada saat mengembangkan e-government, pemerintah akan membangun sesuai dengan kapasitas dan permasalahan yang dihadapi. Umumnya mereka memasukkan beberapa proses dalam e-government seperti e-Musrenbang, e-budgeting, e-planning, e-procurement, serta e-monev (monitoring and evaluation).

"Bojonegoro punya lengkap di semua siklusnya. Yang menarik, setelah e-procurement mereka menambahkan open data contract," kata Maria dalam diskusi peluncuran hasil penelitian, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

(Baca: Semua Daerah Ditargetkan Terapkan "E-Government" pada 2017)

Maria mengatakan, dengan adanya open data contract ini, maka masyarakat dapat turut mengawasi pekerjaan kontraktor atau pihak ketiga yang memenangkan tender proyek pemerintah.

"Saat pengadaan sudah diresmikan dengan pemenang tender, kontrak akan dibuat terbuka. Masyarakat diundang untuk memantau apakah benar pihak ketiga ini melaksanakan yang diminta pemerintah," kata Maria.

Penelitian Prakarsa yang dilakukan di ketiga daerah menghasilkan sejumlah temuan. Dari sisi kebijakan, ditemukan bahwa sistem e-government di ketiga daerah penelitian belum terintegrasi.

Maria menyebut, meskipun Bojonegoro paling lengkap siklusnya, namun output dari satu sistem belum secara otomatis masuk ke sistem berikutnya.

"Misalnya dari e-Musrenbang tidak langsung masuk ke e-planning, langsung masuk ke e-budgeting," imbuhnya.

Temuan lainnya antara lain masih kurangnya dukungan fiskal dan infrastuktur, serta kurangnya keterlibatan swasta. Sementara itu dari sisi organisasi, salah satu temuannya adalah masih perlunya kombinasi online dan offline dalam ruang demokrasi.

Dari sisi organisasi, masyarakat juga masih menemui kendala keterbatasan dalam mengakses sejumlah sistem e-government. Terakhir, Maria menekankan dari sisi individu, penerapan e-government ini bisa berjalan baik apabila ada keberanian dari pemimpin daerahnya.