Munculkan Nama Selain Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Pecahkan Kebuntuan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Golkar yang berencana mengusung salah satu kadernya untuk mencadi calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018, dinilai bisa menjadi langkah awal membuka kebuntuan politik.

Dengan mulai dimunculkannya tokoh yang potensial untuk diusung pada Pilkada Jabar selain Dedi Mulyadi, maka Golkar punya alternatif membangun koalisi dengan partai apa dan memilih siapa pasangan calon yang akan diusungnya.

"Termasuk alternatif politik ketika memang secara realistis hanya bisa mengajukan calon wakil gubernur," kata pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, saat dihubungi, Senin (21/8/2017).

"Karena kalau mengunci satu calon dan hanya untuk posisi nomor satu, jelas itu akan menyulitkan partai ketika ternyata elektabilitasnya kurang mencukupi karena tentu akan sangat sulit mencari mitra koalisi," ujar dia.

Asep mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor yang nantinya akan dijadikan rujukan apakah Golkar tetap mengusung Dedi Mulyadi sebagai cagub, atau mengusung salah satu figur sebagai cawagub.

Pertama, faktor survei. Jika sampai waktu menjelang penutupan elektabilitas Dedi Mulyadi masih jauh dari yang diharapkan, maka Golkar pasti akan realistis dengan hanya mengajukan cawagub.

Jika itu yang diambil, tentu yang paling memungkinkan adalah mengajukan cawagub pendamping Ridwan Kamil.

Faktor kedua adalah kerja partai politik. Kerja parpol menjadi ikut menentukan karena berkaitan dengan membangun komunikasi dengan partai lain dalam menjalin kerja sama politik atau mitra koalisi.

Faktor ketiga adalah faktor Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Kalkulasi untuk kepentingan politik di 2019 serta soal pembiayaan politik akan menjadi penentu bagi DPP dalam menentukan siapa yang akan diusung.

"Kalau Golkar misalnya, dari kalkulasi politik menganggap akan lebih menguntungkan dan besar peluang menangnya ketika mengusung cawagub, ya tentu itu yang akan diambil," tutur Asep.

Apalagi, lanjut dia, di era politik saat ini, jabatan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai tidak otomatis menjadi calon terkuat untuk diusung dalam pilkada.

Artinya, semua partai termasuk Partai Golkar diyakini tidak akan memaksakan untuk mengusung ketua DPD dalam pilkada jika kalkulasi politiknya tidak memungkinkan.

"Kalau dari sekarang sudah harga mati, misalkan Golkar sudah harga mati mencalonkan Dedi Mulyadi, tentu itu malah bisa merugikan partai. Sebab, bisa jadi nanti akan kesulitan mencari pasangan dan mitra koalisi," ucap dia.

(Baca juga: Golkar Kembali Buka Peluang Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2018)

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa-Sumatera, Nusron Wahid, sebelumnya memastikan bahwa pintu partainya masih terbuka bagi Ridwan Kamil untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Ia juga menegaskan bahwa partainya belum tentu mengusung Ketua DPD I Golkar Jawa Barat yang juga Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

"Pintu bagi Ridwan Kamil untuk diusung dari Partai Golkar belum tertutup. Memang kita sudah memutuskan untuk mencalonkan Dedi Mulyadi untuk dicalonkan jadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun situasi dan perkembangan politik masih sangat cair dan bisa berubah," kata Nusron dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (18/8/2017).

(Baca: Golkar: Pintu untuk Ridwan Kamil Diusung Belum Tertutup)

Apabila Ridwan Kamil bersedia diusung, maka Nusron memastikan partainya akan menyodorkannya salah satu kader sebagai wakilnya.

Ia menilai, selain Dedi Mulyadi, banyak juga kader yang mumpuni dan pas dipasangkan dengan wali kota Bandung itu. Misalnya, anggota Komisi V DPR Daniel Muttaqien, Bupati Bekasi Neneng Chasanah dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

(Baca juga: Golkar Tentukan Calon Kepala Daerah pada Akhir Agustus)