Tak Perlu Gedung Baru, Ruang Pimpinan DPR Bisa Dialihfungsikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menganggap saat ini belum perlu ada pembangunan gedung DPR RI. Menurut dia, jika alasannya gedung yang ada saat ini terlalu padat, maka penataannya masih bisa diakali.

Diketahui, kebanyakan ruang anggota dewan berkumpul di gedung Nusantara I.

"Monggo bisa dipindah ke Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan seterusnya," kata Mardani di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Baca juga: Ketum PPP Sebut Tak Ada Masalah dengan Konstruksi Gedung DPR

Di gedung-gedung tersebut, kata Mardani, masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Bahkan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menganggap ruang pimpinan DPR RI di Nusantara III bisa dirombak dan diperuntukkan bagi anggota.

"Kalau dilihat, ruang pimpinan di Nusantara III tuh, segede alaihim ruang pimpinan. Itu bisa dikasih buat anggota," kata Mardani.

Mardani mengatakan, PKS menolak pembangunan gedung baru DPR dan apartemen khusus untuk anggota dewan. Menurut dia, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

"Kita lagi pengetatan karena APBN kita sudah hampir defisit tiga persen. Kalau lewat tiga persen, melanggar undang-undang," kata Mardani.

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk operasional pada Tahun Anggaran 2018. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke pagu anggaran DPR Tahun 2015.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.

Baca juga: Kajian Pembangunan Gedung DPR, Kementerian PUPR Tunggu Usul DPR

Penambahan anggaran dialokasikan antara lain merealisasikan pembangunan gedung baru DPR, perpustakaan sampai apartemen anggota dewan.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).