Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Kebijakan Khusus, Tim Pengacara Ba'syir akan Kirim Surat ke Jokowi

Kompas.com - 13/08/2017, 00:51 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM), kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan mengatakan, tim akan mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo.

Surat akan berisi permintaan kebijakan khusus terhadap penahanan Ba'asyir. Sebelumnya, mereka juga telah melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Achmad, saat ini masih terus dilakukan dialog dengan pihak Ditjen PAS, agar ada kebijakan khusus untuk Baasyir.

"Tetapi kami akan menyurati lagi kepada Presiden barangkali selain kepada MA dan Dirjen PAS. Supaya di akhir tua beliau ini bisa ditempatkan yang layak lah," kata Achmad di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

"Kita tidak tahu usia manusia sampai berapa. Tetapi Ustadz sudah 80 tahun, mestinya ada kebijakan-kebijakan khusus," imbuh Achmad.

(Baca: Alami Lemas dan Bengkak di Kaki, Abu Bakar Baasyir Dibawa ke Rumah Sakit)

Adapun kebijakan khusus yang dimaksud misalnya dalam hal bertemu dengan keluarga. Saat ini keluarga hanya bisa bertemu dan bercakap dengan Baasyir melalui kaca dan intercom.

"Ustadz tidak bisa bertemu dengan keluarga, kecuali kami dan dokter yang bisa bertemu langsung, berjabat tangan langsung dan berdialog. Dengan keluarga, bisa bertemu langsung hanya saat Hari Raya," katanya.

Kebijakan khusus lainnya, pihak keluarga dan pengacara menginginkan agar dalam menjalani masa pidananya, Baasyir bisa ditempatkan di sebuah rumah yang dekat dengan keluarga. Hal tersebut mengingat usia lanjut dan gangguan kesehatan Baasyir.

"Banyak kalangan yang minta ke kami, tolong perjuangkan agar beliau tidak menjalani pidana di rumah tahanan atau Lapas yang security maximum ini. Tetapi harus di tempat yang masa tuanya itu nyaman," kata Achmad.

Rabu kemarin (9/8/2017), Baasyir kembali menjalani pemeriksaan Medical Check Up (MCU) di Rumah Sakit Harapan Kita karena terjadi pembengkakan pada bagian kaki. Achmad mengatakan, pembengkakan di kaki Baasyir sudah dua tahun terakhir ini kambuhan.

"Ramadhan lalu, waktu masih di Pasir Putih, luar biasa bengkaknya. Seminggu sebelum lebaran, saya diminta Kalapas di sana (untuk mengecek kondisinya). Ini tahun kedua. Ini, sembuh, bengkak," kata Achmad.

MCU yang dilakukan Rabu lalu sebenarnya sudah dimintakan jauh-jauh hari, yaitu pada pertengahan Ramadhan 2017. Tetapi kata Achmad, birokrasinya cukup sulit meskipun pada akhirnya dikabulkan. Malah tadinya hanya diizinkan melakukan general check up di RS Polri.

"Tetapi dr Jose bersikeras, kami mau antisipasi kalau ada kelainan serius yang mau ditangani. Sehingga kami bersikukuh ke RS Harapan Kita. Alhamdulillah diizinkan," ucap Achmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com