Jokowi: Tidak Ada Warga Negara Kelas Satu atau Kelas Dua...

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tak memberikan ruang diskriminasi untuk warga negara.

Konstitusi mengamanatkan seluruh warga negara sama kedudukannya.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka simposium internasional bertajuk "Mahkamah Konsitusi sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk" di aula Universitas 11 Maret, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

"Dalam negara konstitusi, tidak ada warga negara kelas satu ataupun warga negara kelas dua. Namun yang ada adalah warga negara Republik Indonesia," ujar Jokowi.

(baca: Jokowi: Tak Ada Kekuasaan Mutlak, apalagi Diktator)

Jokowi mengatakan, tidak adanya ruang diskriminasi tersebut berkaitan erat dengan pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

Berdasarkan pengalaman itu, dapat dilihat sekaligus dirasakan bagaimana pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan perekat persatuan.

(baca: Jokowi Minta Pamong Praja Jangan Rasial dalam Melayani Rakyat)

Dapat dirasakan pula pentingnya UUD 1945 sebagai konsensus bersama antara seluruh elemen bangsa.

"Segenap warga negara kita mesti memegang teguh konstitusi untuk memastikan adanya penghormatan, adanya perlindungan, adanya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.

"Dengan penghormatan dan perlindungan dengan pemenuhan hak-hak warga negara itu, maka setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dan memiliki kesetaraan dalam kehidupan bernegara," lanjut dia.

Pengalaman Indonesia itu semakin meneguhkan keyakinan bahwa konstitusi menjadi pelindung kemajemukan dan keberagaman, baik keberagaman pendapat yang menjadi ciri khas demokrasi, atau keberagaman etnis, budaya dan agama.

"Konstitusi lah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain," ujar Jokowi.