Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Partai yang Deklarasi Dukung Jokowi, PAN Tak Ambil Pusing

Kompas.com - 08/08/2017, 19:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, PAN menghormati partai-partai yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019.

"Masing-masing punya strategi, mungkin ada yang harus sekarang menyebut nama. Mungkin 2018, atau kapan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

"Saya kira bagi PAN itu biasa saja. Kami hormati putusan masing-masing parpol," ujar dia.

Beberapa partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi dalam forum resmi yakni PPP, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Yandri mengatakan, PAN tak akan membahas capres yang akan diusung pada Pemilu 2019 karena dirasa belum mendesak.

Menurut Yandri, untuk mendeklarasikan capres yang akan diusung di pemilu 2019, PAN membutuhkan proses yang panjang untuk menyerap aspirasi dari seluruh pengurus di daerah.

(Baca juga: Tentukan Capres pada Tahun 2018, PAN Belum Tentu Dukung Jokowi)

 

Lagipula, kata Yandri, dinamika politik setahun ke depan belum bisa ditebak. Karena itu PAN memilih untuk memantau perkembangan dinamika politik hingga Pemilu 2019 menjelang.

Ia pun menampik bila PAN tak mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi karena hubungan yang tengah mengalami pasang-surut.

"Dengan pemerintah sangat baik, Pak Jokowi juga menghormari sikap PAN. PAN itu berapa kali pilpres tidak terlalu awal menentukan sikapnya. Kalau bukan di Rakernas kali ini, kan ada Rakernas 2018. Dan itu sudah masuk tahapan capres," kata dia.

Kompas TV Peluang Kandidat Capres Usai UU Pemilu Disahkan (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com