Perppu yang Dinanti dan yang Ditakuti

SITUASI akhir-akhir ini membuat tidak sedikit orang yang merasa cemas. Gerakan radikalisme dengan pemahaman agama yang jauh menyimpang, seolah telah membawa bangsa ini menuju jurang perpecahan.

Ini diawali dengan pelaksanaan Pilkada DKI, yang kemudian menghasilkan model baru dari metoda berdemonstrasi telah berpengaruh demikian dahsyat, yang secara nyata membelah masyarakat tidak hanya pada tataran kelompok dan golongan, akan tetapi juga pada lingkaran hubungan persaudaraan dan keluarga.

Mereka terpecah dalam kesadaran yang nyata-nyata berpihak kepada salah satu pasangan calon yang memiliki latar belakang alasan masing-masing. Alangkah mudahnya memecah-belah bangsa ini.

Bermunculan banyak pemikiran mengenai apa sebenarnya yang menjadi faktor utama penyebab dari gejala ini. Mulai dari teori-teori tentang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, kesalahan yang kaprah tentang pemahaman agama, sampai dengan perkiraan model pendidikan yang selama ini tidak memberikan bekal apa pun dalam proses membangun kesadaran berbangsa.

Ada pula yang melihatnya dari sisi penerapan yang salah dari sebuah sistem demokrasi, yang sebenarnya tidak cocok dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia.

Terlepas dari sudut pandang mana orang membahasnya, akan tetapi bila dirunut sedari awal sejak menjelang kemerdekaan hingga sekarang ini, maka dapat terlihat sebuah fenomena menarik untuk diikuti.

Pada kurun waktu tahun 1928 hingga kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita hidup di tengah-tengah penindasan pemerintah kolonial Belanda.

Di kala itu, yang dapat diamati adalah bagaimana infrastruktur pembangunan fisik dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berupa jalan-jalan raya dan kereta api serta dimulainya sistem transportasi udara di tanah Nusantara, yang tentu saja tujuannya untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Kala itu tidak ada kebebasan sama sekali. Muncullah tokoh-tokoh pemikir yang brilian dan visioner dari para pelopor dan pejuang bangsa yang pada ujungnya menampilkan Soekarno-Hatta beserta para pemuda patriot bangsa dalam keberhasilan memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membebaskan diri dari penindasan.

Dimulai pada 1945 hingga Dekrit Presiden 1959, euforia tentang kemerdekaan telah membuat semua orang merasa merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya, partai terbentuk dalam kelompok yang sekian banyak dan semua menyatakan kebebasan dari teori-teori beserta konsep pemikiran sendiri-sendiri.

Refleksi dari kebebasan yang sangat bebas pascamasa penindasan Belanda menghasilkan konstituante yang amburadul dan tidak pernah menghasilkan apa pun kecuali keributan dan kegaduhan sepanjang hari.

Pemerintaha silih berganti saling guling-menggulingkan satu dengan lainnya. Persatuan yang baru saja menghasilkan negara merdeka seakan menjadi tidak berbekas sama sekali.

Keseluruhan dari kegaduhan tersebut berakhir dengan dekrit 5 Juli 1959, dengan dimulainya era Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno. Pada era inilah, Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta mengalami pembangunan fisik cukup fenomanal.

Hal itu dapat dilihat dari hadirnya Tugu Monas, Masjid Istiqlal, Kompleks Olah Raga Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jalan Thamrin dan Sudirman, yang kesemuanya menjadi land mark kebanggaan ibu kota negara.

Era ini kemudian dirasakan juga sebagai "penindasan", terutama karena bagi mereka yang berlawanan pemikiran politiknya dijeboskan ke penjara untuk dibungkam tanpa proses pengadilan yang fair.

Tahun 1965 berputar lagi era baru dengan masa yang dilihat sebagai masa kebebasan dari gejala komunisme yang telah gagal dalam gerakan 1 Oktober dini hari. Masa kepemimpinan Soeharto berjalan dengan mulus karena menghadapi musuh bersama, yaitu PKI beserta antek-anteknya.

Pada kurun waktu inilah, di bawah kekuasaan mutlak yang bahkan sering dikatakan sebagai era kekuasaan militeristik yang otoriter, Indonesia kembali mengalami pembangunan fisik infrastruktur dan ekonomi yang sangat maju.

Pada sisi lain, sebagian rakyat sudah mulai lagi merasa kenyamanannya terganggu dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Indonesia seolah memasuki lagi era "penindaasan".

Pemikiran-pemikiran maju dan gerakan-gerakan kelompok mewakili rakyat, antara lain kelompok "Petisi 50", bermunculan serta banyak tokoh-tokoh lainnya yang tampil untuk berjuang keluar dari "penindasan" itu.

Setelah berlangsung cukup lama, terjadilah fase reformasi yang banyak dianggap sebagai masa pembebasan dari kekuasaan otoriter yang sangat militeristik.

Ekses yang terjadi adalah terciptanya kroni-kroni penguasa di berbagai bidang kehidupan. Waktu dan sejarah mencatat Indonesia kembali "seolah" memperoleh kemerdekaannya lagi. Kemerdekaan dengan slogan reformasi di segala bidang.

Pada era reformasi inilah, dapat terlihat dengan sangat nyata bahwa Indonesia memasuki lagi masa kebebasan. Banyak yang mengatakan, karena begitu bebasnya orang berekspresi yang difasilitasi oleh kemerdekaan media massa yang seratus persen, maka terciptalah apa yang disebut sebagai Indonesia Sekali Merdeka, Merdeka Sekali!

Tanpa disadari, di era reformasi ini pada hakikatnya kita semua mengulang kembali era atau masa di awal kemerdekaan. Itulah masa di mana semua orang boleh membuat partai dan semua orang boleh berpendapat sesuai dengan keinginannya masing-masing.

Refleksi dari sidang konstituante yang "ngalor-ngidul" tidak keruan sekarang ternyata dikerjakan lagi. Kegaduhan dan keributan berbaur dengan lebih dipacu oleh kemajuan teknologi antara lain dan terutama dengan munculnya media sosial yang sangat canggih itu.

Nah, lalu apa yang diharapkan untuk dapat menghentikan ini semua. Apakah kita harus menunggu lagi sang penindas yang baru untuk dapat mengembalikan negeri ini pada relnya yang benar dalam proses menuju cita-cita kemerdekaan?

Di tengah peradaban dunia yang sudah begitu maju dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, maka yang kita tunggu dalam masa ke depan adalah semoga datang era di mana semua akan tertindas dalam arti yang positif, yaitu berada di bawah kekuasaan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Yang ditunggu adalah sebuah tatanan sosial yang adil dan beradab. Tidak lagi berujud sosok seorang atau kelompok dan golongan yang otoriter yang harus menindas rakyatnya untuk dapat hidup tertib, teratur, dan beradab.

Cukup berorientasi kepada kepatuhan terhadap aturan, hukum, regulasi yang berlaku, diharapkan semua kemudian akan berjalan lancar, karena sanksi hukum terhadap pelanggaran sangat keras, berlaku adil dan menimbulkan efek jera.

Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang akan menjadi pemimpin yang mengantar ke arah kondisi tersebut. Konon kabarnya, kita semua tengah menunggu "Sang Ratu Adil" datang menjelang sebagai penyelamat bangsa di kawasan Nusantara.

Tentu saja Sang Ratu Adil yang diharapkan adalah tidak atau bukan berbentuk sebuah perppu. Perppu yang dibutuhkan sebagai senjata pamungkas pembasmi golongan yang anti-Pancasila, sekaligus yang ditakuti dapat digunakan sebagai alat sang penguasa dalam mengantar kepada era otoriter kembali.