Kompas.com - 31/07/2017, 20:31 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto  saat memberikan keterangan usai memimpin rapat rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017) mengenai penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai memimpin rapat rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017) mengenai penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah berharap mantan anggota dan pengurus HTI tidak kembali membuat organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan.

Empat pilar kebangsaan tersebut adalah Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta mantan anggota HTI kembali menekuni kegiatan yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan konsep NKRI.

Hal itu diungkapkannya seusai memimpin rapat rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017), mengenai penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

"Pemerintah kan hanya membubarkan dan meminta mereka kembali untuk menekuni hal-hal yang sesuai dengan napas NKRI dan Pancasila. Jangan sampai memberikan masalah-masalah baru dalam kehidupan kita sebagai bangsa," ujar Wiranto.

Baca: Pemerintah Akan Terbitkan SKB Terkait Mantan Anggota HTI

Menurut Wiranto, pemerintah juga tidak akan menghalangi jika mantan anggota HTI ingin memenuhi hak sipil politiknya selama tidak melanggar peraturan hukum yang ada.

"Mau jadi parpol boleh, mau dagang boleh. Bikin parpol boleh yang penting sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku di Indonesia," kata mantan Panglima ABRI itu.

"Kita sebagai warga negara jangan menjadi part of the problem, bagian dari masalah. Harus jadi bagian yang menyelesaikan masalah. Mau jadi apa aja, silakan. Tidak ada yang melarang," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Wiranto enggan menjelaskan secara detil terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Baca: Ketua MUI: Bubarkan Ormas, Pemerintah Harus Lihat Ada Enggak yang Sekelas HTI?

Secara terpisah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, dalam rapat tersebut disepakati pembentukan tim kecil untuk menindaklanjuti penerbitan SKB.

"Nanti ada rapat tim kecil lagi. Ini masih ditindaklanjuti oleh tim kecil dulu, baru nanti ada keputusan," ujar Asman, saat saat ditemui saat keluar dari ruang rapat.

Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kompas TV Sikap HTI Soal Pembubaran Ormasnya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.