Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Kapolri, Jokowi Belum Putuskan Bentuk TPF Kasus Novel

Kompas.com - 31/07/2017, 17:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum berencana membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Awalnya, Jokowi menyatakan, akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlebih dahulu.

Namun, setelah mendengar penjelasan dari Tito terkait perkembangan kasus Novel, Jokowi belum memutuskan untuk membentuk tim pencari fakta.

Menurut Tito, Presiden masih memercayai kinerja kepolisian yang akan bekerja sama dengan penyidik KPK dalam menangani kasus ini.

"Saya pikir kita harus percaya kepada institusi KPK juga ya, karena teman-teman KPK cukup kredibel," kata Tito, dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017).

"Kalau dibentuk tim gabungan independen ini sifatnya mencari fakta, bukan investigasi. Beda dengan investigasi. Investigasi lebih mendalam lagi, masuk ke data mentah, termasuk analisis IT dan seterusnya," tambah Tito.

Baca: Telusuri Dugaan Keterlibatan Jenderal, Penyidik akan Temui Novel di Singapura

Tito menyadari, ada anggapan tim Polri kurang kredibel dalam menangani kasus ini.

Sebab, sudah 111 hari sejak penyerangan terhadap Novel, namun pelaku hingga kini masih belum tertangkap.

Namun, ia meyakini bahwa publik percaya dengan kerja penyidik KPK.

"Tim Polri bekerja, oke kalau dianggap kurang kredibel, saya kira tim dari KPK sangat dipercaya publik dan kredibel. Oleh karena itu, kita berpikir kenapa tidak digabungkan antara Polri dan KPK sehingga bergerak bersama-sama," kata dia.

Sebelumnya, desakan agar Jokowi membentuk tim pencari fakta semakin menguat, termasuk dari Novel sendiri.

Novel pesimistis kasusnya terungkap apabila hanya ditangani oleh kepolisian.

Kompas TV Rumah Novel Sudah di Intai Seminggu Sebelum Kejadian

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com