Jokowi: Indonesia Harusnya Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memimpin dan menjadi pusat keuangan dunia. Hal ini dilatari Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar.

"Dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi terdepan, menjadi pemimpin, dan pusat keuangan syariah dunia. Harusnya seperti itu. Dan, sudah sepantasnya seperti itu," kata Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Jokowi mengatakan, setelah melewati dua dekade, saat ini jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia.

Indonesia telah memiliki 34 bank syariah, 58 takaful atau asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah. Semua institusi keuangan itu memiliki 23 juta pelanggan.

(Baca: Sandiaga: Jangan Salah Artikan Ekonomi Syariah Itu Ekstrem dan Radikal)

"Suatu jumlah yang besar. Tetapi masih banyak sekali peluang yang masih bisa kita manfaatkan, karena pasarnya sangat besar," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pasar perbankan syariah pada 2016 baru mencapai 5,3 persen. Masih kecil sekali bila dibandingkan seluruh aset industri perbankan nasional di Indonesia. Capaian ini masih berada jauh dibawah negara-negara lain seperti Arab Saudi 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.

"Sekali lagi di negara kita, Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia baru mencapai 5,3 persen. Masih kecil sekali," ucap Jokowi.

Jokowi optimistis, jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, betul-betul terus diperkuat, betul-betul terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia.

Baik pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

"Inilah peluang besar yang harus kita manfaatkan, jangan sampai nantinya justru dimanfaatkan oleh negara lain, peluang ini," ucap Jokowi.