Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HTI: Yang "Hate Speech" Itu Ulah Oknum

Kompas.com - 23/07/2017, 21:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membantah keras persepsi publik bahwa ormasnya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) di masyarakat.

"Kalau disebut ada banyak hate speech, apakah itu resmi dikeluarkan HTI?" ujar Ismail dalam acara diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

Jika memang ada ujaran kebencian yang keluar dari HTI, dia yakin itu adalah ulah oknum anggota HTI.

"Apa itu bukan oknum sebagaimana juga partai atau kelompok lain juga begitu?" lanjut Ismail.

Ismail berdalih, jika soal hate speech, dirinya pun sering menjadi korban. Di media sosial, Ismail mengaku seringkali menjadi sasaran perundungan oleh netizen.

"Anda boleh lihat Twitter saya dan WhatsApp saya, itu juga banyak sekali (ujaran kebencian) tapi saya tidak pernah tuh mengeluh. Karena saya sadar itulah dunia sosial media," ujar Ismail.

Pernyataan bahwa HTI sering menyebarkan hate speech diungkapkan Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) Syafiq Alielha dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Minggu.

Syafiq berpendapat, apa yang disampaikan para pimpinan HTI di media massa sering bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Contohnya soal bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila.

Di depan media massa pimpinan HTI menyatakan bahwa keberadaan HTI tak bertentangan dengan Pancasila. Namun di sisi lain nyatanya anggota HTI terus menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila.

"Perkataan (pimpinan HTI di media massa) tidak cocok dengan realitas," ujar Syafiq.

"Misalnya banyak anggota HTI dalam aksi-aksinya menggunakan kalimat yang sama dengan kelompok teroris. Thogut misalnya. Pemerintah dianggap thogut, musuh yang harus disingkirkan dan sebagainya," lanjut dia.

Baca: Di Media Massa dan di Lapangan HTI Dinilai Berbeda soal Pancasila

Bahkan dalam dokumen-dokumen resmi HTI yang beberapa diunggah ke situs resminya, lanjut Syafiq, seruan-seruan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah sangat sering diunggah.

Namun pimpinan HTI masih saja terus mengelak bukan anti-Pancasila. Tidak hanya dalam hal yang bertentangan dengan Pancasila, di satu sisi pimpinan HTI dinilai sering menampik HTI tak pernah menyebarkan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun, Syafiq yang juga aktif di media sosial menganggap hal yang sebaliknya.

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com