Di Media Massa dan di Lapangan HTI Dinilai Berbeda soal Pancasila

Kompas.com - 23/07/2017, 17:11 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa ormas Islam melakukan aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). Aksi itu menolak Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengaturan organisasi kemasyarakatan atau ormas. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSejumlah pengunjuk rasa ormas Islam melakukan aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). Aksi itu menolak Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengaturan organisasi kemasyarakatan atau ormas.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) Syafiq Alielha menilai, apa yang disampaikan para pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di media massa sering bertolak belakang dengan realita di lapangan. Contohnya soal bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila.

Di depan media massa, lanjut Syafiq, pimpinan HTI menyatakan bahwa keberadaan HTI tak bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, nyatanya anggota HTI terus menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila.

"Perkataan (pimpinan HTI di media massa) tidak cocok dengan realita," ujar Syafiq dalam acara diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

"Misalnya banyak anggota HTI dalam aksi-aksinya menggunakan kalimat yang sama dengan kelompok teroris. Thogut misalnya. Pemerintah dianggap thogut, musuh yang harus disingkirkan dan sebagainya," lanjut dia.

Bahkan dalam dokumen-dokumen resmi HTI yang beberapa diunggah ke situs resminya, lanjut Syafiq, seruan-seruan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah sangat sering diunggah. Namun pimpinan HTI masih saja terus mengelak bukan anti-Pancasila.

Tidak hanya dalam hal yang bertentangan dengan Pancasila, di satu sisi pimpinan HTI dinilai sering menampik HTI tak pernah menyebarkan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun, Syafiq yang juga aktif di media sosial menganggap hal yang sebaliknya.

Oleh sebab itu, Syafiq menilai, pimpinan HTI tidak konsisten terhadap apa yang diungkapkannya.

"Jadi ini tidak jelas, apakah HTI ingin merubuhkan dasar negara? Kalau memang tidak, akan saya sampaikan ke kiai-kiai NU, Pak Said Agil, Rais Aam dan sebagainya. Tapi ini saya tak mendapatkan jawaban pasti soal itu, jadi apa yang harus saya sampaikan?" ujar Syafiq.

Dalam kesempatan yang sama Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto menyebut, hate speech yang kerap diasosiasikan dengan HTI dilakukan oleh oknum, bukan ungkapan resmi organisasi. Baca: HTI: Yang Hate Speech Itu Ulah Oknum

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.