Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anggap Diamnya Jokowi sebagai Bentuk Setuju Maju Pilpres 2019

Kompas.com - 21/07/2017, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, menganggap diamnya Presiden Jokowi saat ditanya wartawan terkait pencapresan, sebagai sebuah persetujuan.

Ia menganggapyang dilakukan Jokowi tersebut sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan beberapa persetujuan.

"Beliau tadi secara jelas bilang silakan tanya kepada Ketua Umum PPP soal dukungan ini. Saya mengatakan itu sebagai bentuk taqrir (persetujuan)," kata Romi, sapaan Romahurmuziy, seusai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

"Rasulullah ketika terjadi satu peristiwa satu pandangan satu pendapat kemudian Rasul di sampingnya mendiamkan, itu artinya setuju," lanjut Romi.

Ia menilai diamnya Jokowi saat ditanya pencapresan merupakan bentuk kesantunan seorang pemimpin.

(Baca: Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019)

Romi menambahkan, diamnya Jokowi juga merupakan bentuk kehati-hatian untuk menghindari kegaduhan. Sebab, baru saja PPP bersama lima partai lainnya memenangkan usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, yakni terkait besaran presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

"Kami yakin ini bagian dari kehati-hatian beliau untuk tidak dianggap setelah RUU pemilu disahkan dengan PT (Presidential Threshold) 20 persen tiba-tiba langsung ada dukungan," tutur Romi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi mendaklarasikan pencapresan Presiden Jokowi di Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam pidato politiknya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

(Baca: Megawati: Alangkah Naifnya Sebut Jokowi Capres Boneka)

"Penetapan capres dari PPP secara resmi, PPP kembali mencalonkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019," ujar Romi, sapaan Romahurmuziy.

Deklarasi oleh Romi tersebut langsung disambut takbir oleh dan tepukan tangan oleh seluruh kader PPP yang hadir di sana.

Deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019 dilakukan PPP sehari setelah RUU Pemilu disahkan dengan dimenangkannya usulan pemerintah dalam isu presidential threshold, yakni berada di kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Dengan deklarasi pencapresan Jokowi oleh PPP maka sudah ada empat partai yang secara resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai capres di pemilu 2019. Dua partai sebelumnya yakni Golkar, Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com