Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Polling Center: Masyarakat Pesimistis Tren Korupsi Menurun di 2017

Kompas.com - 20/07/2017, 13:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat menilai tingkat korupsi pada 2017 tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan tahun 2016. 

Hal itu tercermin dari hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti dari Polling Center Henny Susilowati mengatakan, masyarakat cenderung pesimistis tingkat korupsi pada tahun 2017 akan menurun.

"Warga pesimistis terhadap tren korupsi akan menurun pada tahun ini," ujar Henny, dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Menurut survei, sebanyak 55 persen responden menilai, korupsi meningkat dari tahun sebelumnya.

Sementara, 32 persen responden menganggap, tingkat korupsi tidak mengalami perubahan, dan 13 persen responden menyatakan menurun.

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan persepsi tingkat korupsi masyarakat tahun 2016.

Survei tahun lalu menunjukkan, 70 persen responden menyatakan korupsi meningkat, 18 persen tidak mengalami perubahan, 11 persen menurun, dan 1 persen tidak tahu.

Berdasarkan survei ini, dalam persepsi masyarakat, kepolisian dan pendaftaran CPNS dianggap menjadi sektor terkorup.

"Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang tingkat korupsi Indonesia dalam satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan," kata Henny.

Meski pesimistis terhadap tingkat korupsi, masyarakat memberi apresiasi terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

KPK dan Presiden, lanjut Henny, merupakan lembaga paling dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.

Sebanyak 86 persen responden menyatakan percaya pada KPK dan Presiden.

Survei anti-korupsi dilaksanakan medio April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, dan 212 desa/kelurahan.

Total responden berjumlah 2.235 orang.

Survei tersebut menggunakan teknik sampling multistage random sampling dengan probability proportional to size, di mana jumlah sample tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya.

Dengan jumlah sampel sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi margin of error sekitar 2,1 persen.

Kompas TV Bagaimana sebenarnya aturan tentang tebang pilih dan bagaimana pengawasan terhadap KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com