Kompas.com - 18/07/2017, 20:24 WIB
Para ulama dari Sulawesi usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (18/7/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPara ulama dari Sulawesi usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (18/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para ulama mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima puluhan ulama asal Sulawesi, dibIstana Merdeka, Jakarta Selasa (18/7/2017) petang.

"Bagaimana umat bisa menahan diri jangan sampai ada gejolak. Kami diusahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini," kata Thamrin, pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah, Sulawesi Barat.

Thamrin mengatakan, dalam pertemuan selama satu jam yang ditutup dengan shalat Maghrib berjamaah itu, Presiden banyak menjelaskan mengenai substansi Perppu. Ia pun bisa memahami penjelasan presiden dan akan meneruskannya kepada masyarakat muslim di Sulbar.

"Masyarakat selama ini ada yang protes karena tidak paham," kata dia.

(Baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK)

Thamrin mengatakan, dalam pertemuan itu, para ulama juga banyak memberi masukan kepada Jokowi. Misalnya, ia sendiri memberi masukan soal pengembanhan pondok pesantren di Sulawesi.

"Dan alhamdulilah presiden mau turun langsung ke daerah kami untuk melihat kondisi fisik maupun yang jadi kebutuhan kami di daerah," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

M Yunus Pasanreseng Andipadi, Rektor Institut Agama Islam Assadia Senkang, mengaku dapat memahami substansi Perppu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo juga, kata dia, memberi penjelasan bahwa pemerintah tidak akan langsung membubarkan ormas, namun memberi peringatan terlebih dahulu.

"Kalau peringatan tertulis tidak digubris akan meningkat dan meningkat," kata dia.

(Baca: Jokowi: Yang Tak Setuju Perppu Ormas, Silakan Tempuh Jalur Hukum)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Nasional
IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

Nasional
Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Nasional
Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Nasional
Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Nasional
PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.