Fadli Zon Terima Forum Ormas Islam, Minta DPR Tolak Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Forum Ormas Islam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017) siang.

Lebih dari 10 perwakilan ormas menyampaikan penolakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang diterbitkan pemerintah.

Adapun ormas tersebut di antaranya Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahtir Indonesia (HTI), Matlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah, Syarikat Islam Indonesia, Wahfah Islamiyah, Ikatan Dai Indonesia, Majelis Mujahidin, Korp Mubaligh Jakarta, STH Bogor, BKSPPI Bogor, dan lainnya.

"Kami bersama tokoh ormas dan lembaga Islam di tempat ini menghadap Bapak Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk menyampaikan aspirasi kami terkait dengan Perppu 2/2017 yang digantikan Ormas," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dalam audiensi.

(baca: GP Ansor: Ancaman Ormas Radikal Sudah di Depan Mata)

Ketua Forum Ormas Islam, Jeje Zainudin menuturkan, terbitnya Perppu Ormas menimbulkan kegaduhan baru dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Di samping itu, Perppu Ormas juga dikhawatirkan membuka peluang sikap pemerintah represif.

(baca: Wiranto: Perppu Ormas Bukan untuk Diskreditkan Umat Islam)

"Kami ingin menegaskan, bukan hanya problem teman-teman HTI, FPI, dan sebagainya, tapi ini problem seluruh WNI yang berkaitan dengan hak mereka berserikat dan memperoleh keadilan," tutur Jeje.

Jeje menyampaikan, ada dua prosedur hukum yang ditempuh pihaknya. Pertama, melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, melalui DPR karena Perppu mesti mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang.

"Kami yakin dengan pimpinan DPR sekarang ini lebih berpihak pada masyarakat agar pada masa persidangan, Perppu ini bisa ditolak dan dibatalkan demi kehidupan berbangsa dan bernegera," tutur dia.

(baca: Wiranto: Apa Tidak Genting kalau Ada Gerakan Tolak Demokrasi dan NKRI?)

Terkait aspirasi tersebut, Fadli Zon menyampaikan dirinya akan menyampaikan pada 10 fraksi yang ada di DPR.

Ia mengaku belum menerima perppu hingga hari ini. Namun, jika memang sudah ada, maka akan dibahas pada masa sidang mendatang.