Kontras: Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Tak Sepenuhnya Cegah Intoleransi

Kompas.com - 12/07/2017, 18:16 WIB
Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016). Ambaranie Nadia K.MWakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani menilai, pembubaran organisasi masyarakat anti-Pancasila tidak dapat sepenuhnya mencegah intoleransi dan radikalisasi.

Demi mencegah intoleransi dan radikalisasi, pemerintah mesti memberantas akar persoalannya, yakni ketidakadilan dan ketimpangan.

"Pembubaran ormas anti-Pancasila tidak sepenuhnya mencegah intoleransi dan radikalisasi jika pemerintah tidak melakukan upaya preventif maksimal, khususnya memberantas sumbu-sumbu intoleransi, yaitu ketidakadilan, ketimpangan ekonomi dan perilaku koruptif," ujar Yati saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (12/7/2017).

(baca: Sesuai Perppu, Mendagri dan Menkumham Berhak Cabut Izin Ormas)

Pembubaran ormas anti-Pancasila juga diyakini mengakibatkan kian mengentalnya polarisasi di masyarakat.

Apalagi, tidak bisa dipungkiri masyarakat belum keluar sepenuhnya dari faksi-faksi pasca-Pilkada DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, Yati berpendapat, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Anggota Ormas Anarkistis dan Anti-Pancasila Bisa Dipenjara)

Sementara itu, soal pemerintah yang telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Yati juga meminta pemerintah menjelaskan ke publik dengan benar.

"Pembubaran ormas anti-Pancasila dapat menjadi bagian dari semakin mengentalnya polarisasi masyarakat jika pemerintah tidak menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kebijakan ini (Perppu) dengan parameter dan alasan hukum yang kuat," lanjut Yati.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.