Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Djarot Tekan Angka Pengangguran di Jakarta

Kompas.com - 11/07/2017, 19:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota, salah satunya dengan menekan angka pengangguran.

Catatan Jokowi, ekonomi Ibu Kota tumbuh 6,48 persen pada triwulan pertama 2017.

Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,1 persen.

Dengan pertumbuhan ekonomi demikian, angka pengangguran bisa ditekan menjadi 5,3 persen alias turun 0,41 poin dibanding tahun 2017.

"Saya harap pencapaian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru serta mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja," ujar Jokowi, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Jokowi mengatakan, sebagai Ibu Kota Negara, dan kota terbesar di Indonesia, DKI Jakarta punya beragam persoalan, seperti ketenagakerjaan, urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas humum hingga ke persoalan tata ruang.

Segala persoalan itu tidak dapat diselesaikan sendirian.

Jokowi meminta Pemprov DKI Jakarta pro-aktif bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan itu.

"Saya ingin mengingatkan, dalam menyelesaikan persoalan besar ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata, tapi juga memerlukan bantuan dan keterlibatan pemerintah pusat," ujar Jokowi.

Kompas TV Bongkar Kabinet Lagi? - Dua Arah (Bag 4)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com