Kompas.com - 11/07/2017, 16:37 WIB
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPeneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, kerja semakin tidak jelas dan tidak terarah.

Ia mengkritisi langkah yang dilakukan Pansus dengan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menemui narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin dan Rutan Pondok Bambu.

Pansus beralasan, kunjungan ke BPK untuk meminta laporan hasil audit KPK.

Sementara, dari para napi kasus korupsi, Pansus ingin mengetahui proses yang dihadapi saat penanganan kasus di KPK.

"Hak angket itu kan untuk menyelidik dengan berangkat dari sebuah kasus, tapi jadi tidak jelas arahnya. Kesannya mereka mau menyelidik secara seluruhnya mengenai KPK. Dari BPK terus ke Lapas. Itu kan jadi tidak jelas arah kerja Pansus," ujar Lucius saat dihubungi, Selasa (11/7/2017). 

Baca: Ini Sejumlah Cerita Napi Koruptor kepada Pansus Angket KPK

Menurut Lucius, testimoni yang diberikan oleh para napi koruptor akan membuat rekomendasi akhir Pansus Angket KPK menjadi tidak efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lucius mengatakan, dengan menemui napi koruptor, kerja Pansus ak angket KPK semakin terlihat subjektif.

Saat sebagian besar kalangan masyarakat menolak hak angket, Pansus justru mencari dukungan dari kelompok yang sudah divonis dalam kasus korupsi oleh pengadilan.

Di sisi lain, dia menilai, testimoni para napi koruptor soal KPK sangat subjektif.

Baca: Wawancarai Koruptor, Pansus Dinilai Bermufakat Jahat terhadap KPK

"Prosedural teknis kerja pansus seperti itu tidak akan efektif dalam menghasilkan rekomendasi. Seharusnya bertemu napi itu bukan di tahap awal, tapi di tahap akhir untuk mengonfirmasi temuan pelanggaran oleh Pansus. Tapi ini kan di titik awal dan bahaya betul kalau Pansus menganggap keterangan para napi itu bisa dipercaya," papar Lucius.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.