Ketum PPP: Koalisi Pemerintah Solid Tak Ubah 'Presidential Threshold'

Kompas.com - 11/07/2017, 14:09 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) meyakini koalisi partai pendukung Pemerintah solid dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Termasuk soal poin yang paling alot dibahas, yakni syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Pemerintah bersikeras tidak ingin mengubah syarat presidential threshold, yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional. Sementara suara fraksi di DPR pecah.

 

(baca: Gerindra Harap Presidential Threshold Tak Diputuskan secara Voting)

Menurut Romy, mayoritas partai pendukung Pemerintah sudah setuju dengan syarat presidential threshold yang sudah dipakai dalam pemilu sebelumnya itu.

"Mayoritas sudah bisa menerima presidential threshold 20 persen itu, termasuk PPP," kata Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

 

Romy menambahkan, salah satu pertimbangan MK dalam memutus dilaksanakannya pilpres dan pileg bersamaan adalah untuk penghematan anggaran.

(baca: Yusril Ancam Gugat UU Pemilu jika Presidential Threshold Tak Dihapus)

Ia menilai, tujuan penghematan tersebut tak bisa dicapai jika angka presidential threshold 0 persen atau semua partai bisa mencalonkan presiden-wakil presiden.

Tanpa adanya presidential threshold, tak menutup kemungkinan jumlah capres dan cawapres mencapai belasan pasangan.

"Kalau kemudian apa yang secara teoritik betul-betul terjadi di lapangan, apa tidak terkesan pilpres kita di putaran pertama besok main-main?" ucap Anggota Komisi XI DPR itu.

 

(baca: Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal Presidential Threshold)

Di samping itu, pihak-pihak yang tak memahami alasan tersebut dinilainya tak melihat semangat yang terkandung dari putusan MK tersebut, yakni penghematan anggaran.

"Kalau kemudian parpol-parpol yang merupakan representasi rakyat Indonesia tidak melihat itu sebagai ikhtiar untuk mengefisiensikan anggaran, kan berarti sama dengan kita tidak menangkap semangat latar belakang diputuskannya pileg dan pilpres serentak," ujar Romy.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X