Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Ricuh, Pansus Angket KPK Tolak Temui Pengunjuk Rasa

Kompas.com - 07/07/2017, 19:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi sempat memanas saat perwakilan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia UI dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menemui Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/7/2017).

Para mahasiswa ini sebelumnya menyampaikan orasi dalam unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR. Mereka menyatakan penolakan atas hak angket terhadap KPK.

Perwakilan pengunjuk rasa diterima Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, di Ruang Rapat Komisi II DPR.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pengunjuk rasa meminta Agun untuk keluar menemui pengunjuk rasa dan berdialog di luar Gedung DPR.

Namun, Agun menolak keluar karena merasa tak dihormati sebagai bagian dari Pansus Angket yang sah secara hukum.

Baca: Iluni UI Gelar Aksi Tolak Hak Angket di Depan Gedung DPR

Menurut Agun, para mahasiswa sejak awal tidak mengakui keberadaan Pansus karena menolak menandatangani absen rapat.

Ketua BEM UI Muhammad Syaepul Mujab akhirnya menegaskan penolakannya akan keberadaan Pansus.

"Kami anggap tidak sedang menghadap Pansus Angket, tapi kami sedang menghadap wakil rakyat yang terhormat," ujar dia.

Mereka berteriak meminta Agun keluar sebagai wakil rakyat yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat yang justru menolak hak angket.

Anggota Pansus Angket lainnya, Masinton Pasaribu, sempat berteriak dan meminta agar para mahasiwa tertib dan mendengar penjelasan Pansus Angket.

Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Jilid I-III Menyatakan Sikap Tolak Hak Angket

"Pamdal (Pengamanan Dalam), itu tarik yang berdiri (ke tempat duduk). Yang tertib, kalian ngatur diri sendiri aja enggak tertib apalagi kalau di luar," kata Masinton, dengan nada suara tinggi.

Dengan situasi yang semakin tak kondusif, Agun akhirnya menutup rapat secara sepihak.

"Bagaimana saya akan membuat keputusan menemui Saudara-Saudara yang di luar kalau kalian hari ini dengan mengangkat badan. Bahkan absen Anda lempar dan tidak menerima ini sebagai sebuah forum. Lalu kami berangkat ke sana dasarnya apa?" ujar Agun.

"Tolong sekretariat pertemuan ini diabaikan. Pertemuan ini tidak terjadi, tidak berlangsung, kami tidak mempunyai kewajiban melaporkan ini ke dalam berita negara. Pertemuan kami tutup," lanjut Agun, seraya mengetok palu.

Kompas TV Langkah KPK di Tengah Kehadiran Pansus Angket
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com