Kompas.com - 03/07/2017, 07:29 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly merasa namanya dicatut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Yasonna membantah menerima aliran uang dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

"Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan e-KTP. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (2/7/2017).

Yasonna disebut menerima 84.000 dollar AS dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
(Baca: Dakwaan Kasus Korupsi E-KTP, Yasonna Disebut Terima 84.000 Dollar AS)

Nama Yasonna kembali muncul dalam surat tuntutan jaksa. Kali ini, jaksa meyakini pemberian uang kepada Yasonna melalui anggota DPR Miryam S Haryani. Selain Yasonna, ada juga nama politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Arief Wibowo.

Yasonna merasa keberatan namanya kembali disebut. Apalagi, mantan ketua kelompok fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan itu belum pernah memberikan keterangan apa pun sebagai saksi kepada penyidik KPK.

"Justru Fraksi PDI Perjuangan yang mengkritik kebijakan pengadaan e-KTP yang dimulai tahun 2011 itu," kata Yasonna.

Sedianya, Yasonna akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK Jakarta, Senin (3/7/2017). Ia pun telah memastikan akan memenuhi pemanggilan penyidik KPK.

Kompas TV Tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam kasus KTP elektronik, Miryam S Haryani, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pansus hak angket KPK di DPR.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.