Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelibatan TNI di Marawi Bisa Cegah Penyebaran ISIS ke Indonesia

Kompas.com - 24/06/2017, 12:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai wacana pembantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengatasi konflik bersenjata di Marawi, Filipina selatan, akan berkontribusi mencegah penyebaran ancaman terorisme ke Indonesia.

Sejak lima pekan silam, militer Filipina terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris yang disebut berafiliasi dengan Negara Islam Irak Suriah (ISIS).

Hingga saat ini pun militer Filipina belum bisa mengakhiri misi menangani kelompok Maute, yang berafiliasi dengan ISIS itu, yang semula ditargetkan untuk dihabisi dalam minggu ini sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Bantun TNI untuk mengatasi ISIS di Marawi merupakan peran positif TNI, jika memang ada permintaan dari pemerintah Filipina. Melalui peran itu, TNI bisa berperan mengatasi ancaman nyata terorisme di tingkat regional yang bisa berimplikasi ke Indonesia. Apalagi wilayah Marawi sendiri berbatasan dengan wilayah Indonesia," ujar Gufron saat dihubungi, Sabtu (24/6/2017).

Baca: Siap Kirim TNI ke Marawi, Pemerintah Diminta Antisipasi Reaksi ISIS

Gufron menjelaskan, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan dasar legalitas pembantuan militer.

Pembantuan militer dapat dilakukan dengan sebuah keputusan politik negara.

Artinya, jika Pemerintah Filipina sudah mengeluarkan permintaan perbantuan secara resmi dan Indonesia menyetujui, maka Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan kebijakan atau otorisasi berupa Keppres.

"Karena hal itu (pembantuan militer) menyangkut kebijakan politik dan juga hubungan antar negara maka pelibatan itu harus menjadi keputusan politik presiden. Pukan Panglima TNI," ucap Gufron.

Sementara itu, menurut Gufron, yang penting dilakukan saat ini dalam mengantisipasi ancaman ISIS adalah penguatan penjagaan wilayah perbatasan.

Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya anasir ISIS dari Marawi ke wilayah Indonesia.

Baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi

Terkait munculnya wacana pembantuan militer Indonesia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berencana terlibat dalam operasi militer untuk menggempur basis ISIS di Marawi.

Menurut dia, Polri dan TNI sudah memperketat pengawasan di kawasan perbatasan, dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan.

“Tidak ada (rencana operasi militer darat). Kepolisian Indonesia bersama TNI sudah menebalkan pulau-pulau yang menghubungkan dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan, kemudian juga Patroli Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama-sama juga dengan Kepolisian. Ini yang kita dilakukan,” ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com