Pelibatan TNI di Marawi Bisa Cegah Penyebaran ISIS ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai wacana pembantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengatasi konflik bersenjata di Marawi, Filipina selatan, akan berkontribusi mencegah penyebaran ancaman terorisme ke Indonesia.

Sejak lima pekan silam, militer Filipina terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris yang disebut berafiliasi dengan Negara Islam Irak Suriah (ISIS).

Hingga saat ini pun militer Filipina belum bisa mengakhiri misi menangani kelompok Maute, yang berafiliasi dengan ISIS itu, yang semula ditargetkan untuk dihabisi dalam minggu ini sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Bantun TNI untuk mengatasi ISIS di Marawi merupakan peran positif TNI, jika memang ada permintaan dari pemerintah Filipina. Melalui peran itu, TNI bisa berperan mengatasi ancaman nyata terorisme di tingkat regional yang bisa berimplikasi ke Indonesia. Apalagi wilayah Marawi sendiri berbatasan dengan wilayah Indonesia," ujar Gufron saat dihubungi, Sabtu (24/6/2017).

Baca: Siap Kirim TNI ke Marawi, Pemerintah Diminta Antisipasi Reaksi ISIS

Gufron menjelaskan, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan dasar legalitas pembantuan militer.

Pembantuan militer dapat dilakukan dengan sebuah keputusan politik negara.

Artinya, jika Pemerintah Filipina sudah mengeluarkan permintaan perbantuan secara resmi dan Indonesia menyetujui, maka Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan kebijakan atau otorisasi berupa Keppres.

"Karena hal itu (pembantuan militer) menyangkut kebijakan politik dan juga hubungan antar negara maka pelibatan itu harus menjadi keputusan politik presiden. Pukan Panglima TNI," ucap Gufron.

Sementara itu, menurut Gufron, yang penting dilakukan saat ini dalam mengantisipasi ancaman ISIS adalah penguatan penjagaan wilayah perbatasan.

Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya anasir ISIS dari Marawi ke wilayah Indonesia.

Baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi

Terkait munculnya wacana pembantuan militer Indonesia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berencana terlibat dalam operasi militer untuk menggempur basis ISIS di Marawi.

Menurut dia, Polri dan TNI sudah memperketat pengawasan di kawasan perbatasan, dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan.

“Tidak ada (rencana operasi militer darat). Kepolisian Indonesia bersama TNI sudah menebalkan pulau-pulau yang menghubungkan dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan, kemudian juga Patroli Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama-sama juga dengan Kepolisian. Ini yang kita dilakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan sejumlah daerah di Filipina Selatan masih dalam kondisi darurat.

Militer Filipina masih belum memukul mundur sayap kelompok ISIS di Asia Tenggara yang masih melancarkan serangan.

Baca: Panglima TNI Sebut Kelompok ISIS di Marawi Berpotensi Masuk ke Indonesia

TNI, lanjut Ryamizard, direncanakan diterjunkan ke Filipina selatan untuk membantu militer setempat untuk menggempur sayap ISIS di sana.

"Karena itu musuh bersama. Kalau dia masuk ke Indonesia bagaimana? Repot nanti. Makanya kami bantu blok agar tidak ke mana-mana. Alasan (TNI bantu Filipina) itu semata-mata pertahanan negara kita juga," ujar Ryamizard.

Meski demikian, operasi TNI di Filipina masih menunggu keputusan Kongres Filipina. Namun Ryamizard menegaskan bahwa pada dasarnya, Jokowi dan Duterte setuju soal bantuan personel TNI di Filipina.

"Kalau Presiden Jokowi sudah boleh. Presiden Duterte juga sudah boleh. Tapi kan enggak segampang itu. Harus ada keputusan kongres dulu. Kami siap saja," ujar Ryamizard.