Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Bahas Anggaran Pilkada, Pemda-pemda Ini Akan Dilaporkan Bawaslu kepada Mendagri

Kompas.com - 21/06/2017, 21:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan, baru satu daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, satu provinsi yang sudah meneken NPHD itu adalah Jawa Barat.

"Jawa Barat yang sudah NPHD, anggaranya Rp 322,12 miliar. Kalau Pemda yang belum teken NPDH kami belum bisa sampaikan anggarannya berapa," kata Abhan kepada Kompas.com, Rabu (21/6/2017).

Abhan mengatakan, ada enam Pemda pada tingkat provinsi yang telah menyetujui anggaran Pilkada 2018, tetapi belum diteken NPHD-nya.

Keenam Provinsi itu yaitu Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Baca: Baru Satu Pemda Teken NPHD, Bawaslu Akan Temui Tjahjo Kumolo

Sementara, yang masih dalam proses pembahasan ada sembilan provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

"Satu provinsi pembahasannya belum jalan yaitu di Papua," ujar Abhan.

Adapun, pada tingkat Kabupaten/Kota belum ada satu pun Pemda yang menandatangani NPHD.

Ada yang anggarannya telah disetujui tetapi belum diteken NPHD-nya yaitu sebanyak 16 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 9 kota (dari 38 kota).

Sementara itu, Pemda Kabupaten/Kota yang tengah melakukan pembahasan anggaran, ada 76 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 23 kota (dari 38 kota).

"Yang belum melakukan pembahasan anggaran itu 24 kabupaten dan 6 kota. Ini sangat memprihatinkan," kata Abhan.

"Harapan kami, Kemendagri bisa mendorong agar Pemda yang saat ini belum dan sedang (melakukan) pembahasan, segera bisa selesai. Sehingga begitu Panwas terbentuk bisa diteken NPHD-nya," kata Abhan.

Baca: Bawaslu Targetkan Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota pada Agustus 2017

Berikut daftar kabupaten/kota yang belum melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2018:
1. Kabupaten Jombang
2. Kabupaten Lumajang
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten Nagekeo
5. Kabupaten Rote Ndao
6. Kabupaten Manggarai Timur
7. Kabupaten Alor
8. Kabupaten Ende
9. Kabupaten Barito Timur
10. Kabupaten Gunung Mas
11. Kabupaten Kapuas
12. Kabupaten Katingan
13. Kabupaten Lamandau
14. Kabupaten Murung Raya
15. Kabupaten Pulang Pisau
16. Kabupaten Seruyan
17. Kabupaten Sukamara
18. Kabupaten Biak Numfor
19. Kabupaten Jayawijaya
20. Kabupaten Paniai
21. Kabupaten Deiayi
22. Kabupaten Puncak
23. Kabupaten Mamberamo Tengah
24. Kabupaten Mimika
25. Kota Padangsidempuan
26. Kota Padang
27. Kota Pariaman
28. Kota Padang Panjang
29. Kota Sawahlunto, dan
30. Kota Palangkaraya

Kompas TV Rakernas PDI-P Bahas Evaluasi 101 Pilkada di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com