Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Kebijakan Sekolah 8 Jam, Ini Penjelasan Sekjen Muhammadiyah

Kompas.com - 21/06/2017, 03:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang rencananya akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017.

Adapun sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi dari program PPK itu.

"Secara kelembagaan, kami menyetujui kebijakan Mendikbud (Muhadjir Effendy) tentang sekolah lima hari. Muhammadiyah akan melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolahnya maupun pendidikan diniyahnya," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat buka puasa bersama Mendikbud di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Mu'ti menyadari kebijakan baru tersebut akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya.

(baca: Istana: Program Sekolah 8 Jam Sehari Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan)

Dia menyebutkan, dampak dari kebijakan baru ini tentunya akan menyentuh aspek manajerial, finansial, serta kurikuler yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Terhadap aspek manajerial, Mu'ti menjelaskan, kebijakan baru ini nantinya akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah.

Ia mengatakan, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah milik persyarikatan.

"Terutama menyangkut konsekuensi dari beban tadi," kata Mu'ti.

(baca: Kata Mendikbud, Program Sekolah 8 Jam Tetap Jalan Tahun Ajaran 2017)

Sementara itu, terhadap aspek finansial, Mu'ti menyebutkan, tentu saja ada implikasi dari diterapkannya kebijakan baru, sekolah lima hari.

Sebagai contoh, untuk mendidik cara makan yang benar ke siswa, apakah dengan kebijakan baru ini sekolah harus menyiapkan makan siang?

"Kalau mereka (siswa) makan di kantin, bagaimana unsur edukatifnya? Ini nanti di lapangan masih akan terus berkembang. Tetapi jangan berandai-andai Muhammadiyah terus menaikkan SPP," selorohnya.

(baca: Muhammadiyah Tak Setuju Kebijakan Sekolah 8 Jam Dibatalkan)

Adapun terhadap aspek kurikuler, Mu'ti mengatakan, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru memiliki prestasi yang bagus.

Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.

Kendati banyak implikasinya, Mu'ti menjelaskan, Muhammadiyah paham bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi.

Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansinya. Dia pun memastikan, persyarikatan akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Karena itu, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan tersebut," kata Mu'ti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com