Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Lantik Mayjen Yoedhi Swastono sebagai Sesmenko Polhukam

Kompas.com - 20/06/2017, 12:44 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melantik Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastono sebagai Sekretaris Kemenko Polhukam (Sesmenko Polhukam) pada Senin (19/6/2017).

Yoedhi dilantik menggantikan pejabat lama, yakni Letjen TNI Yayat Sudrajat yang telah habis masa penugasannya atau pensiun.

Sebelumnya Yoedhi menjabat sebagai Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri.

Selain itu, Wiranto juga melantik tiga pejabat lainnya yaitu Mayjen TNI Andrie TU Sutarno sebagai Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, dan dua staf ahli yaitu Laksma TNI I Nyoman Nesa sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman dan Brigjen TNI Wawan Kustiawan sebagai Staf Ahli Bidang SDM dan Iptek.

Dalam pidatonya, Wiranto mengatakan, saat ini negara sedang menjalankan satu misi yang luar biasa di tengah lesunya ekonomi global dan maraknya aksi terorisme.

Ia berharap, dengan keyakinan atas niat yang baik, kesungguhan, dan referensi yang diberikan dari penugasan terkait maka pengabdian yang diberikan oleh para pejabat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Saya mengharapkan, laksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sebaik-baiknya. Tantangan akan banyak tapi dengan tekad dan niat yang baik maka akan selalu ada jalan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan apa yang kita lakukan bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah yang kita hadapi saat ini," kata Wiranto, seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Polhukam, Selasa (20/6/2017).

Pada kesempatan yang sama, Sesmenko Polhukam Yoedhi Swastono mengatakan, akan menyelesaikan semua tugas serta pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Sesmenko terdahulu.

Menurut dia, dengan masa jabatan 1 tahun 1 bulan, tugas di Kemenko Polhukam yang sangat dinamis tak akan terasa.

"Kami mendapat tantangan besar agar tugas yang diemban bisa dilaksanakan secara maksimal. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, akan kami tindaklanjuti. Tentu dengan arahan dan bimbingan pak Menko Polhukam, dan seluruh jajaran harus bersinergi untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja kita," ujar Yoedhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com