Kompas.com - 19/06/2017, 20:29 WIB
Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Dossy Iskandar, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKetua Fraksi Partai Hanura di DPR, Dossy Iskandar, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pemanggilan mantan Anggota Komisi II Miryam S Haryani tak akan mengaburkan proses penegakan hukum yang tengah berjalan di KPK.

Terlebih kasus Miryam akan segera naik ke persidangan.

"Enggak ada kaitannya. Biasa saja. Enggak bisa hadir, dipanggil lagi," kata Wakil Ketua Pansus hak angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Ia menegaskan, pansus angket telah bekerja sesuai koridor yang telah disepakati bahwa pansus tak akan masuk ke ranah proses hukum kasus Miryam.

(Baca: Kapolri Tak Akan Panggil Paksa Miryam, Ini Kata Pansus Angket KPK)

Adapun pada rapat hari ini rencananya pansus ingin mengkonfirmasi isi surat Miryam yang membantah adanya sejumlah anggota Komisi III yang menekannya.

"Pansus bekerja dengan koridor dan mekanisme yang sudah disepakati," kata Politisi Partai Hanura itu. Seperti diketahui, DPR telah mengirim surat ke KPK pada 15 Juni 2017.

Surat terkait permintaan menghadirkan Miryam itu ditujukan kepada Ketua KPK. Dalam surat tersebut, Pansus Angket KPK meminta agar Miryam dihadirkan pada Senin (19/6/2017), pukul 14.00.

Surat ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon. M

iryam diketahui diminta pansus untuk hadir guna dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada pansus melalui anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

(Baca: Menilik Posko Pengaduan Hak Angket KPK...)

Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

Namun, KPK telah menegaskan tak akan mengizinkan Miryam memenuhi panggilan tersebut.

Pernyataan KPK telah disampaikan melalui surat yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo dan dibacakan dalam rapat pansus, Senin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X