Pansus Yakini Pemanggilan Miryam Tak Kaburkan Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pemanggilan mantan Anggota Komisi II Miryam S Haryani tak akan mengaburkan proses penegakan hukum yang tengah berjalan di KPK.

Terlebih kasus Miryam akan segera naik ke persidangan.

"Enggak ada kaitannya. Biasa saja. Enggak bisa hadir, dipanggil lagi," kata Wakil Ketua Pansus hak angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Ia menegaskan, pansus angket telah bekerja sesuai koridor yang telah disepakati bahwa pansus tak akan masuk ke ranah proses hukum kasus Miryam.

(Baca: Kapolri Tak Akan Panggil Paksa Miryam, Ini Kata Pansus Angket KPK)

Adapun pada rapat hari ini rencananya pansus ingin mengkonfirmasi isi surat Miryam yang membantah adanya sejumlah anggota Komisi III yang menekannya.

"Pansus bekerja dengan koridor dan mekanisme yang sudah disepakati," kata Politisi Partai Hanura itu. Seperti diketahui, DPR telah mengirim surat ke KPK pada 15 Juni 2017.

Surat terkait permintaan menghadirkan Miryam itu ditujukan kepada Ketua KPK. Dalam surat tersebut, Pansus Angket KPK meminta agar Miryam dihadirkan pada Senin (19/6/2017), pukul 14.00.

Surat ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon. M

iryam diketahui diminta pansus untuk hadir guna dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada pansus melalui anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

(Baca: Menilik Posko Pengaduan Hak Angket KPK...)

Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

Namun, KPK telah menegaskan tak akan mengizinkan Miryam memenuhi panggilan tersebut.

Pernyataan KPK telah disampaikan melalui surat yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo dan dibacakan dalam rapat pansus, Senin.