Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Imbau TKI Mudik Melalui Jalur Resmi

Kompas.com - 13/06/2017, 07:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengimbau seluruh TKI yang berada di luar negeri agar mudik melalui jalur dan prosedur yang resmi.

Imbauan ini disampaikan mengingat begitu banyak kejadian yang menimpa para TKI saat kembali ke Tanah Air menggunakan jalur tak resmi, mulai dari masalah hukum hingga masalah keselamatan.

"Kita minta tolong terutama kepada para TKI yang berada di Malaysia, untuk menjelang mudik ini, biasanya pada nekat untuk menggunakan jalur yang tidak resmi dan transportasi tidak resmi," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2017) malam.

"Mengingat kejadian tiga tahun terakhir ini hampir setiap menjelang Idul Fitri itu selalu ada musibah," ujar dia.

Nusron mengaku pihaknya sudah memetakan berbagai jalur tidak resmi yang kerap digunakan oleh TKI untuk pulang ke Tanah Air.

TKI di Tawau biasa melewati Nunukan, di Johor melewati Batam dan di Penang melewati Tanjung Balai. Biasanya, TKI yang melewati jalur tidak resmi itu merupakan mereka yang menjadi TKI non-prosedural.

Apabila mudik menggunakan jalur resmi, biasanya TKI non-prosedural akan dikenakan biometri di Imigrasi dan kemungkinan tidak bisa kembali.

Oleh karena itu, Nusron mengimbau setiap WNI yang ingin menjadi TKI harus melalui cara-cara yang prosedural. Dengan begitu, sisi keamanan dan keselamatan lebih bisa terjamin.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada para TKI di Malaysia dan juga kepada seluruh jajaran media terutama media online memberikan informasi mengenai pulang mudik dengan jalur resmi demi terjaganya keamanan dan keselamatan TKI," ucap Nusron.

"Sehingga, melalui jalur resmi semua para TKI yang mudik bisa kembali berkumpul bersama keluarga merayakan Idul Fitri," kata politisi Partai Golkar ini.

(Baca juga: Upaya Ditjen Imigrasi Tekan Jumlah TKI Ilegal)

Kompas TV Perusahaan Penyalur TKI Ilegal di Jakarta Ini Digerebek
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com